AFU.id

Indeks Berita

Defisit APBN 2027 Ditargetkan Maksimal 2,4 Persen dari Ekonomi Nasional

Presiden Prabowo Subianto berjanji pemerintah terus menekan defisit APBN dengan menargetkan angka defisit pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2027 kurang dari 3 persen dari PDB, yaitu pada kisaran 1,80 persen sampai dengan maksimal 2,40 persen. Di hadapan 400 lebih anggota DPR RI dan sejumlah pejabat negara, Presiden Prabowo menegaskan pemerintahannya akan terus berjuang menekan dan memperkecil angka defisit APBN. "Dari sisi pembiayaan, defisit kita di tahun 2027,

Defisit APBN 2027 Ditargetkan Maksimal 2,4 Persen dari Ekonomi Nasional

APBN 2027 Disiapkan Hadapi Konflik Global dan Ketidakpastian Ekonomi

Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan dirinya menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di kompleks parlemen DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu, (20/5/2026). Prabowo mengatakan dirinya menyampaikan langsung hal tersebut karena Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi global yang penuh konflik, ketegangan, dan ketidakpastian. "Kita sek

APBN 2027 Disiapkan Hadapi Konflik Global dan Ketidakpastian Ekonomi

APBN 2027 Dibahas, Belanja Negara Dituntut Berdampak ke Rakyat

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan kehadiran Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027 merupakan momentum penting dan strategis. Puan, saat membuka Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan V di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, (20/5/2026) juga menyebut rapat tersebut spesial karena dihadiri langsung oleh Presiden. "Kehadiran Bapak Presiden tentu saja akan menjadi momentum yang penting dan strategis untuk menega

APBN 2027 Dibahas, Belanja Negara Dituntut Berdampak ke Rakyat

Geledah Dua Kantor Dinas Ponorogo, KPK Bawa Tiga Koper Barang Bukti Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa tiga koper diduga berisi dokumen dan barang bukti terkait dugaan korupsi Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko, usai menggeledah Kantor Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Ponorogo di Gedung Terpadu Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Tonatan, Kecamatan Ponorogo, Ponorogo , Jawa Timur, Selasa, (19/5/2026). Penggeledahan berlangsung lebih dari delapan jam dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian. Selama proses berlangsung, aktivitas pegawai di li

Geledah Dua Kantor Dinas Ponorogo, KPK Bawa Tiga Koper Barang Bukti Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Polisi Tangkap Dua Pelaku Begal Bersenjata Api di Cikarang

Polisi menangkap dua pelaku pencurian dengan kekerasan atau begal menggunakan senjata api di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin saat ditemui di Jakarta, Selasa, (19/5/2026), menjelaskan aksi kedua pelaku berinisial JF dan AS itu sempat viral di media sosial. "Terhadap kedua tersangka, pada saat petugas kami di lapangan akan melakukan penangkapan, tersangka membawa senjata api sehingga dengan pertimbangan kese

Polisi Tangkap Dua Pelaku Begal Bersenjata Api di Cikarang

Anggaran Makan Bergizi Gratis Dipangkas Rp67 Triliun, Pemerintah Benahi Belanja Badan Gizi Nasional

Pemerintah memangkas pagu program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026 dari semula senilai Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa, (19/5/2026) menjelaskan keputusan itu merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan dana program MBG dapat dikelola dengan lebih efisien. Adapun realisasi penyaluran anggaran hingga 30 Apri

Anggaran Makan Bergizi Gratis Dipangkas Rp67 Triliun, Pemerintah Benahi Belanja Badan Gizi Nasional

Distribusi Dapur MBG Tidak Tepat Sasaran, Tak Prioritaskan Daerah Rawan Pangan

Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak menargetkan wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan pangan. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia ,Burhanuddin Muhtadi, menyampaikan sebagian besar dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) justru dibangun di daerah yang memiliki prevalensi ketidakcukupan pangan di bawah 15 persen. “Ini kan artinya tidak sesuai dengan tujuan awal MBG. Jadi saya berharap, karena ini datanya dari pemerintah sendiri, itu sebaiknya jadi acuan untuk men

Distribusi Dapur MBG Tidak Tepat Sasaran, Tak Prioritaskan Daerah Rawan Pangan

AS Sanksi Penggerak Flotilla, Bantuan Gaza Dicap Pro-Hamas

Departemen Keuangan (Depkeu) Amerika Serikat resmi menjatuhkan sanksi kepada empat orang atas dugaan keterlibatan mereka dengan armada flotilla yang menuju Jalur Gaza. "Hari ini, Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Depkeu AS mengambil tindakan terhadap empat individu terkait dengan armada pro-Hamas, yang diorganisir oleh organisasi advokasi rakyat Palestina di Luar Negeri (PCPA), karena berupaya masuk ke Gaza untuk mendukung Hamas," kata Depkeu AS dalam siaran pers pada Selasa, (19/5/2026). Sank

AS Sanksi Penggerak Flotilla, Bantuan Gaza Dicap Pro-Hamas

Kasus Korupsi Bupati Ponorogo, KPK Terbitkan Sprindik Dugaan Pencucian Uang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan pengembangan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko. "Dari perkara Ponorogo ini, KPK kembali menerbitkan sprindik (surat perintah penyidikan) baru per akhir April kemarin," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (19/5/2026) malam. Budi menjelaskan KPK menerbitkan dua sprindik baru terkait kasus tersebut, yakni sprindik umum atau belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersang

Kasus Korupsi Bupati Ponorogo, KPK Terbitkan Sprindik Dugaan Pencucian Uang

Flotilla Gaza Disergap Israel, PBB Nilai Israel Tak Patuhi Hukum Internasional

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa menyatakan "amat prihatin" atas nasib dan keselamatan para aktivis Global Sumud Flotilla (GSF) setelah pasukan Zionis Israel menyergap seluruh kapal dalam konvoi kemanusiaan ke Jalur Gaza itu. "Kami sangat prihatin atas keselamatan semua orang di kapal. Mereka harus dilindungi, dan mereka harus dipastikan tetap aman," kata Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stephane Dujarric, dalam konferensi pers. "Hukum internasional di laut lepas harus dipatuhi,"

Flotilla Gaza Disergap Israel, PBB Nilai Israel Tak Patuhi Hukum Internasional