AFU.id

Indeks Berita

DPD RI DIY Dorong Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat pada tahun ini atau 2027 untuk menjamin kepastian hukum masyarakat adat. Wakil Ketua DPD RI dari DIY GKR Hemas, di Yogyakarta, mengatakan RUU Masyarakat Hukum Adat menjadi bagian dari lima undang-undang yang telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). "Masyarakat adat kami dorong, karena kita tahu banyak sekali hal-ha

DPD RI DIY Dorong Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat

Wali Kota Samarinda Sebut Narasi Keterlibatannya di Demo Gubernur Kaltim Mengada-ada

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, membantah terlibat dalam unjuk rasa bertajuk "Aksi Damai 215" pada Kamis (21/5) terhadap Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud. "Saya sudah menonton sejumlah konten video terkait berita Aksi Damai 215. Ada memang konten yang mencoba membelokkan narasi, jelas itu tidak bertanggung jawab, tidak memenuhi kaidah jurnalistik profesional, dan mengada-ada," kata Andi Harun di Samarinda, Sabtu. Bantahan ini menanggapi tersebarnya potongan video di media sosial.

Wali Kota Samarinda Sebut Narasi Keterlibatannya di Demo Gubernur Kaltim Mengada-ada

Ditjen Imigrasi Kembali Buka Layanan Paspor CFD di Sudirman

Direkorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) kembali menghadirkan pelayanan paspor car free day (CFD) di Wisma KEIAI Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (24/5). “Kapan lagi bikin paspor sambil CFD? Yuk jangan lupa daftar di aplikasi M-Paspor. Sampai jumpa Minggu, 24 Mei 2026, sahabat Mido!,” kata Ditjen Imigrasi dikutip dari takarir Instagram resmi Ditjen Imigrasi, Sabtu. Untuk Layanan Paspor CFD disediakan kuota sebanyak 50 pemohon terdiri atas 40 pemo

Ditjen Imigrasi Kembali Buka Layanan Paspor CFD di Sudirman

KSP Kawal Percepatan Tol Trans Sumatera Ruas Palembang–Jambi

Tim Kantor Staf Kepresidenan (KSP) melaksanakan verifikasi lapangan untuk mempercepat pembangunan Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Trans Sumatera ruas Palembang-Betung dan Betung-Tempino-Jambi di kawasan Jembatan Musi V, Sumatera Selatan. “KSP akan mencatat dan melaporkan secara khusus kepada Kepala Staf Kepresidenan terkait perkembangan pembangunan maupun hambatan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan proyek ini,” kata Plt. Deputi IV KSP Fadjar Dwi Wishnuwardhani dalam keterangannya di Jakar

KSP Kawal Percepatan Tol Trans Sumatera Ruas Palembang–Jambi

KSP Tinjau KNMP Banyuasin untuk Pastikan Program Pemberdayaan Nelayan Tepat Sasaran

Kantor Staf Presiden (KSP) meninjau kesiapan infrastruktur Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Sungsang IV di Desa Sungsang IV, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan untuk memastikan program pemberdayaan nelayan itu berjalan tepat sasaran. Menurut keterangan resmi KSP di Jakarta, Sabtu, Pelaksana tugas (Plt) Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah melakukan kunjungan kerja ke KNMP Sungsang IV yang berada di lokasi strategis menghadap langsung ke Selat Bangka dan menjadi salah satu sentra

KSP Tinjau KNMP Banyuasin untuk Pastikan Program Pemberdayaan Nelayan Tepat Sasaran

Gangguan Sistem Listrik Sumatera, ESDM Minta PLN Bergerak Cepat

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta PT PLN (persero) memastikan proses pemulihan pasokan listrik dilakukan secara maksimal dan cepat agar aktivitas masyarakat dapat segera kembali normal. Wakil Menteri ESDM Yuliot dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan saat ini pihaknya bersama Kementerian Sekretariat Negara dan PT PLN (Persero) terus melakukan koordinasi intensif dalam penanganan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi di sebagian wilayah Sumatera pada Jumat (2

Gangguan Sistem Listrik Sumatera, ESDM Minta PLN Bergerak Cepat

Pemerintah Bakal Pulangkan Keris Pangeran Diponegoro dan Imam Bonjol ke Indonesia

Pemerintah akan melakukan pemulangan atau repatriasi terhadap keris-keris bersejarah yang ada di luar negeri. Dua diantaranya adalah keris milik Pangeran Diponegoro dan Tuanku Imam Bonjol. Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan, kedua keris bersejarah tersebut, dan keris-keris lain dari Bali dan Lombok dibawa ke luar negeri pada masa penjajahan. "Sejumlah keris sekarang ini kita mintakan kembali repatriasi karena merupakan keris-keris bersejarah yang menjadi ageman tokoh-tokoh perjuangan ketika

Pemerintah Bakal Pulangkan Keris Pangeran Diponegoro dan Imam Bonjol ke Indonesia

Polisi dan BGN Bongkar Dugaan Jual Beli Titik Dapur Program MBG di Batam

Kepolisian Resor Kota Batam-Rempang-Galang (Polresta Barelang) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap dugaan penipuan penjualan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Batam, Kepulauan Riau. Wakil Kepala Polda Kepri Brigjen Pol Anom Wibowo mengatakan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan dan kepolisian menggandeng BGN untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait modus serupa. “Ini baru transaksinya saja. Titiknya sudah ditawarkan, te

Polisi dan BGN Bongkar Dugaan Jual Beli Titik Dapur Program MBG di Batam

Wakapolri Gandeng Arab Saudi Perkuat Pengamanan Jemaah Haji

Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Dedi Prasetyo berkoordinasi dengan jajaran Presidency of State Security (PSS) Arab Saudi dalam rangka memperkuat pelindungan jamaah haji Indonesia menjelang puncak musim haji 2026. Dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Sabtu, kedatangan Wakapolri disambut secara resmi oleh Wakil Direktur Intelijen PSS Arab Saudi, Mayjen Abdul Hamid, mewakili pimpinan PSS Arab Saudi. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas penguatan koo

Wakapolri Gandeng Arab Saudi Perkuat Pengamanan Jemaah Haji

AMAN: Terikat Putusan MK 35, Pemerintah Tak Punya Alasan Menunda Pengesahan RUU Masyarakat Adat

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pemerintah tidak punya alasan untuk menunda pengesahan UU Masyarakat Adat. "Presiden dan DPR RI harus segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat sebagai bentuk pelaksanaan amanat konstitusi dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat”, tegas Sekretaris Jenderal AMAN Rukka Sombolinggi, dalam keterangan pers yang diterima AFU.ID , Minggu (23/5/2026). Pemerintah, ujar dia, secara konstitusional terikat tanggung jawab oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

AMAN: Terikat Putusan MK 35, Pemerintah Tak Punya Alasan Menunda Pengesahan RUU Masyarakat Adat