DPD RI DIY Dorong Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat pada tahun ini atau 2027 untuk menjamin kepastian hukum masyarakat adat. Wakil Ketua DPD RI dari DIY GKR Hemas, di Yogyakarta, mengatakan RUU Masyarakat Hukum Adat menjadi bagian dari lima undang-undang yang telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). "Masyarakat adat kami dorong, karena kita tahu banyak sekali hal-ha














