AFU.id

Indeks Berita

Ketua DPD Papua Minta RUU Pemilu Akomodasi 50 Persen Kuota Penduduk Asli

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Papua, Yanni mengusulkan adanya ruang lebih untuk kader Orang Asli Papua (OAP) dalam daftar calon anggota legislatif di Papua pada pemilihan umum mendatang. Dia berharap usulan tersebut diakomodir dalam pembahasan revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Usulan tersebut dilatarbelakangi masih adanya ketidaksesuaian antara harapan aturan Otonomi Khusus Papua dengan kenyataannya di lapangan. Yanni menilai kehadiran OAP di lembaga legislatif

Ketua DPD Papua Minta RUU Pemilu Akomodasi 50 Persen Kuota Penduduk Asli

Temui Kim Jong Un, China Perkuat Aliansi Strategis dengan Korea Utara

Presiden China Xi Jinping dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mencapai sejumlah kesepakatan untuk memperkuat hubungan bilateral dalam pertemuan tingkat tinggi di Pyongyang, Senin (8/6/2026). Dalam pembicaraan itu, kedua pemimpin sepakat memperluas kerja sama di berbagai bidang sekaligus meningkatkan koordinasi terkait isu-isu regional dan internasional yang menjadi kepentingan bersama. Pertemuan tersebut juga menegaskan komitmen Beijing dan Pyongyang untuk menjaga komunikasi strategis di tengah

Temui Kim Jong Un, China Perkuat Aliansi Strategis dengan Korea Utara

Penyidikan Tuntas, Mantan Ketua Ombudsman Bersiap Hadapi Sidang Korupsi

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan mantan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto (HS), beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara, Senin (8/6/2026). Pelaksana Tugas Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mochammad Jefry, mengatakan pelimpahan tahap II dilakukan setelah penyidik menyatakan berkas perkara lengkap dan siap memasuki proses penuntutan. Menurut Jefry, penyidi

Penyidikan Tuntas, Mantan Ketua Ombudsman Bersiap Hadapi Sidang Korupsi

Resmi Jadi UU, Polri Pertahankan Syarat Pendidikan Minimal SMA

DPR tetap mempertahankan syarat minimal lulusan SMA atau sederajat dalam UU Polri yang baru disahkan pada Selasa (9/6/2026). Ketentuan tersebut sebelumnya disepakati dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Polri antara Komisi III DPR RI dan pemerintah. Dalam aturan baru itu, calon anggota Polri tetap dapat direkrut dengan latar belakang pendidikan minimal SMA, sesuai kebutuhan pembentukan personel kepolisian. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan syarat pendidikan tersebut ter

Resmi Jadi UU, Polri Pertahankan Syarat Pendidikan Minimal SMA

Rekonstruksi Kasus Daycare Little Aresha Digelar, Orang Tua Korban Tuntut Hukuman Berat

Polisi menggelar rekonstruksi kasus dugaan kekerasan terhadap anak di Daycare Little Aresha, Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta, Selasa (9/6/2026). Proses rekonstruksi dimulai sekitar pukul 10.00 WIB melibatkan penyidik serta tim Inafis Polresta Yogyakarta. Para tersangka dihadirkan untuk memperagakan sejumlah adegan. Rekonstruksi juga disaksikan langsung oleh orang tua para korban. Salah satu orang tua korban, Ismanto, mengatakan rekonstruksi menjadi bagian penting dalam pembuktian perkara sekal

Rekonstruksi Kasus Daycare Little Aresha Digelar, Orang Tua Korban Tuntut Hukuman Berat

Pembahasan Kilat UU Polri, Eddy Hiariej: Cuma Bahas Tujuh Poin

Wakil Menteri Hukum, Eddy Hiariej menjelaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berlangsung singkat karena hanya mencakup tujuh materi. Menurut Eddy, perubahan dalam UU Polri kali ini bersifat terbatas dan telah melalui berbagai tahapan pembahasan. “Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) sudah mengundang ahli dan masyarakat untuk memberikan masukan terhadap substansi RUU Polri,”

Pembahasan Kilat UU Polri, Eddy Hiariej: Cuma Bahas Tujuh Poin

Sahkan RUU Polri dalam Rapat Paripurna, DPR Klaim Libatkan Publik

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) menjadi undang-undang. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026). Pengesahan dilakukan setelah seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuannya terhadap hasil pembahasan RUU ters

Sahkan RUU Polri dalam Rapat Paripurna, DPR Klaim Libatkan Publik

Operasi Patuh 2026 Ditunda, Korlantas Masih Lakukan Evaluasi

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menunda pelaksanaan Operasi Patuh 2026 yang sebelumnya direncanakan berlangsung pada Juni. Keputusan tersebut diambil setelah dilakukan analisis dan evaluasi terkait waktu pelaksanaan operasi yang dinilai masih terlalu jauh dari agenda pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri, Brigjen Pol Agus Suryo Nugroho, mengatakan Operasi Patuh merupakan bagian dari operasi kepolisian yang bertujuan meningkatkan kepatu

Operasi Patuh 2026 Ditunda, Korlantas Masih Lakukan Evaluasi

Perampingan Besar-besaran, Telkom Tutup Belasan Anak Perusahaan

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk berencana melikuidasi atau menutup sekitar 12 hingga 14 anak usahanya. Kepala Badan Pengelola BUMN (BP BUMN) sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengatakan langkah tersebut adalah bagian dari upaya restrukturisasi Telkom Group agar lebih efisien dan fokus pada bisnis inti. Meski demikian, Dony memastikan kebijakan tersebut tidak akan berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurutnya, para pekerja dari perusahaan yang dilikuida

Perampingan Besar-besaran, Telkom Tutup Belasan Anak Perusahaan

Kasus Kuota Haji, KPK: Ada Dana Rp16 Miliar untuk Pansus DPR

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dana 1 juta dolar AS atau sekitar Rp16 Miliar yang disiapkan untuk Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR RI dalam perkara korupsi kuota haji 2023–2024. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp6,6 miliar disebut telah mengalir dari mantan Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri), Asrul Azis Taba kepada Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex. “Uang sebesar Rp6,6 milia itu adalah sebagian kecil dari satu juta dolar AS,” kata Taufik

Kasus Kuota Haji, KPK: Ada Dana Rp16 Miliar untuk Pansus DPR