AFU.id

Indeks Berita

Korupsi Gedung Pemkab Lamongan: Pemenang Tender Diatur Sejak Awal

Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil mantan Direktur Operasi I PT Brantas Abipraya (Persero) Syarif sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi pembangunan Gedung Pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami dugaan pengaturan tender proyek senilai Rp151,2 miliar tersebut sejak tahap awal pengadaan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Syarif yang berinisial SYF dijadwalkan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (1/7/2026). “KPK menjadwalkan

Korupsi Gedung Pemkab Lamongan: Pemenang Tender Diatur Sejak Awal

KPK Bongkar Tiga Masalah Pengelolaan Migas, Celah Korupsi Menganga

Tiga persoalan mendasar membayangi pelaksanaan Participating Interest (PI) 10 persen di sektor minyak dan gas bumi (migas). PI 10 persen merupakan hak kepemilikan badan usaha milik daerah (BUMD) hingga 10 persen pada pengelolaan wilayah kerja migas di daerah penghasil. Skema ini bertujuan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi daerah, namun implementasinya dinilai masih menghadapi berbagai kendala tata kelola. Satuan Tugas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Harun Hidaya

KPK Bongkar Tiga Masalah Pengelolaan Migas, Celah Korupsi Menganga

Ledakan Tabung Sterilisasi di Pabrik Semarang, 1 Pekerja Tewas dan 7 Luka Bakar

Ledakan mesin produksi di pabrik PT Raw Botanical Nusantara, Kawasan Industri Candi, Kota Semarang, Jawa Tengah, menewaskan satu pekerja dan melukai tujuh lainnya pada Rabu (1/7/2026). Kapolsek Ngaliyan Kompol Aliet Alphard mengatakan ledakan terjadi sekitar pukul 09.56 WIB di ruang produksi pabrik. Korban luka mengalami luka bakar dan masih dalam penanganan medis. “Satu orang meninggal dunia, tujuh pekerja lain mengalami luka bakar,” kata Aliet. Menurut Aliet, dugaan awal ledakan berasal dari t

Ledakan Tabung Sterilisasi di Pabrik Semarang, 1 Pekerja Tewas dan 7 Luka Bakar

Ombudsman Ungkap Dugaan Maladministrasi di Balik Tabrakan Maut Kereta Bekasi

Ombudsman Republik Indonesia mengungkap dugaan maladministrasi dalam tata kelola pelayanan publik terkait tabrakan KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir-Surabaya dengan KRL Commuter Line di emplasemen Stasiun Bekasi Timur pada April 2026. Dugaan maladministrasi itu meliputi pengabaian kewajiban hukum dan penundaan berlarut dalam penanganan perlintasan sebidang. Ombudsman menilai risiko keselamatan di perlintasan sebidang sudah dapat diketahui sebelumnya, tetapi mitigasi dan penyelesaiannya belum b

Ombudsman Ungkap Dugaan Maladministrasi di Balik Tabrakan Maut Kereta Bekasi

Samin Tan Jadi Tersangka Korupsi Pertamina, Kerugian Negara Tembus Rp486 Miliar

Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menetapkan empat tersangka dalam kasus korupsi kerja sama penjualan bahan bakar minyak (BBM) antara PT Pertamina Patra Niaga dan PT Asmin Koalindo Tuhup. Perkara yang berlangsung pada 2009–2012 itu diduga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp486 miliar. Kepala Bagian Operasional Kortastipidkor Polri Komisaris Besar Ahmad Yusuf Afandi mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 88 saksi dan tiga ahli dan men

Samin Tan Jadi Tersangka Korupsi Pertamina, Kerugian Negara Tembus Rp486 Miliar

Enam TPS Liar di Cakung Barat Ditutup, Persoalan Sampah Belum Tuntas

Sebanyak enam tempat pembuangan sampah (TPS) liar di sepanjang Jalan Komarudin, RW 03, Cakung Barat, Jakarta Timur, ditutup. Selain enam TPS liar di RW 03, pemerintah kelurahan juga telah menutup lokasi pembuangan sampah ilegal di RW 09 dan RT 09/RW 08. Penutupan akan berlanjut ke RW 04 pada pekan depan. TPS Albo di RW 08 menjadi satu-satunya lokasi pembuangan sampah yang masih digunakan warga sampai saat ini. Wali Kota Jakarta Timur Munjirin mengatakan penutupan TPS liar bukan sekadar memindahk

Enam TPS Liar di Cakung Barat Ditutup, Persoalan Sampah Belum Tuntas

PBB Kirim 10.000 Kantong Jenazah ke Venezuela, Ribuan Orang Masih Hilang

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengirim 10.000 kantong jenazah ke Venezuela sepekan setelah gempa dahsyat mengguncang negara itu. Pengiriman dilakukan ketika jumlah korban tewas terus bertambah, sementara lebih dari 50.000 orang masih dinyatakan hilang. Koordinator PBB untuk Venezuela, Gianluca Rampolla del Tindaro, mengatakan pengiriman kantong jenazah merupakan bagian dari kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan bertambahnya korban. "Bantuan ini dilakukan dengan perhitungan tertentu dan dengan

PBB Kirim 10.000 Kantong Jenazah ke Venezuela,  Ribuan Orang Masih Hilang

Dirut Maktour Fuad Hasan Gagal Diperiksa KPK Kasus Kuota Haji Tambahan, Lagi Keluar Negeri

Direktur Utama PT Makassar Toraja (Maktour) Fuad Hasan Masyhur tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (1/7/2026). Fuad yang dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023–2024 tidak hadir dengan alasan sedang berada di luar negeri. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo membenarkan adanya konfirmasi ketidakhadiran dari Fuad kepada tim penyidik. Budi menegaskan keterangan dari Fuad sangat dibutuhkan tim penyidik untuk mempertajam pembuk

Dirut Maktour Fuad Hasan Gagal Diperiksa KPK Kasus Kuota Haji Tambahan, Lagi Keluar Negeri

KPK Dalami Peran Bos Maktour, Tiga Direktur Travel Lain Turut Dipanggil

Direktur Utama PT Makassar Toraja (Maktour), Fuad Hasan Masyhur, kembali dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus korupsi kuota haji 2023–2024. Selain Fuad, tiga pimpinan biro perjalanan haji juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan seluruh saksi dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Rabu, (1/7/2027). “Penyidik turut memanggil Direktur PT Thayiba Tora Artha Hanif, Direktur PT Mada

KPK Dalami Peran Bos Maktour, Tiga Direktur Travel Lain Turut Dipanggil

Rapor Merah Polri di HUT Bhayangkara ke-80: KontraS Soroti Kekerasan Aparat

Momentum HUT Bhayangkara ke-80 menjadi ruang kritik bagi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) terhadap institusi Polri. KontraS memberi catatan merah terhadap kepolisian karena masih menemukan praktik kekerasan aparat, penggunaan kekuatan berlebih, penangkapan sewenang-wenang, salah tangkap, hingga dugaan pembunuhan di luar hukum sepanjang Juli 2025 hingga Juni 2026. Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, mengatakan tindakan kekerasan oleh aparat masih kerap muncul dal

Rapor Merah Polri di HUT Bhayangkara ke-80: KontraS Soroti Kekerasan Aparat