MALAM semakin larut di Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Agustus 2026 lalu. Jarum jam telah menunjukkan pukul sebelas malam, tetapi Bambang Setiawan, 60 tahun, belum terlelap. Seperti malam-malam yang lain, malam itu berada di rumah dengan istrinya Sudarsi. Bambang memilih diam di rumah, karena hari itu di Jakarta terjadi demonstrasi massa menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor.
Sore tadi Bambang menutup kiosnya pukul 4 sore, dua jam lebih cepat dari biasanya karena di Jalan Raya Pejompongan, tempat kiosnya berada, menjadi salah satu titik konsentrasi massa. Ia dan Sudarsi yang membantunya berjualan, akhirnya memilih pulang cepat. Tetapi malam ia teringat lampu kiosnya masih menyala. Maka pedagang cermin ini bergegas menuju kios yang terletak di tepi jalan Pejompongan Raya, 500 meter dari rumah.
Malam itu Sudarsi juga belum memejamkan mata. Malam semakin gelap, ia heran suaminya tidak kunjung kembali ke rumah. Seharusnya hanya belasan menit, tetapi jam demi jam berlalu begitu saja. Pada pukul satu dini hari Sudarsi mencoba keluar rumah, menelusuri jejak suaminya, tetapi tidak menemukan apapun. Ia kembali pulang dengan gelisah.
Menjelang subuh, anaknya yang bernama Yoga Noval (29) menerima sebuah video dari temannya, berupa adegan orang dikeroyok massa hingga pingsan. Teman itu memintanya memastikan itu ayahnya. Ternyata benar itu adalah orang yang mereka tunggu. Maka Sudarsi sekeluarga langsung menyusul ke RS Polri Jakarta, tempat korban dievakuasi. Sampai di sana Bambang sudah tak bernyawa.
Dari cerita yang Yoga himpun, ayahnya dikeroyok orang tak dikenal tanpa sebab. Ayahnya diseret dan dipukuli bertubi-tubi sampai tak sadarkan diri. Dalam kondisi luka sekujur badan, orang tua ini dilarikan ke rumah sakit Pelni, tetapi lukanya terlalu parah untuk diselamatkan. Lalu jenazahnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi.
Yoga mendengar spekulasi dari warga, pelaku pengeroyokan adalah massa dari Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya. Hari itu lima truk massa GRIB Jaya turun ke jalan. Massa anarkis ini mengenakan pakaian biasa, berikat kepala putih, membawa kayu dan bambu sebagai senjata pentungan.
Di jalan Pejompongan massa ini langsung menghajar siapa saja yang ditemui. Maka korbannya tak hanya Bambang. Ada Faturrohman (18), yang diseret dan dipukuli. Pelajar yang juga qari al-Qur'an itu mengalami luka parah di bagian kepala akibat hantaman benda tumpul. Selain itu puluhan orang kena bogem dan gebukan sebelum lari tunggang langgang.
Adegan ini disaksikan banyak orang dan terekam di banyak video ponsel yang ramai di medsos. Fragmennya cukup komplit, mulai dari video 5 truk massa keluar dari markas GRIB Jaya di Kedoya hingga titik-titik lainnya. Rupanya hari itu massa GRIB Jaya melakukan "patroli" di berbagai titik di Jakarta. Mereka terlihat turun di kawasan Senayan, Slipi, Bendungan Hilir, dan Pejompongan. Pemimpin mereka, Hercules, terlihat turun dari mobil hitam menghampiri gerombolan ini di kawasan Slipi.
Apa yang mereka lakukan memiliki pola. Begitu turun truk ratusan orang ini merusak CCTV yang ada di sekitar wilayah itu. Kemudian melakukan aksi vandalisme dan menghajar orang secara random. Ada pula rekaman video yang diambil di Slipi, memperlihatkan seseorang mengenakan pakaian serba hitam, topi hitam, dan masker wajah, melepaskan tembakan pistol ke arah orang-orang yang berlarian.
Namun pihak GRIB Jaya menepis tudingan itu. "Informasi apa lagi ini? Saya juga pusing menjawabnya," kata anggota tim hukum GRIB Jaya, Wilson Colling kepada Afu.id. Wilson Colling menyatakan organisasinya tidak terlibat dalam kerusuhan atau pengeroyokan di kawasan Pejompongan. Namun ia tak membantah ada Ketua Umum GRIB Jaya, Rosario de Marshall alias Hercules berada di lapangan. "Hercules berupaya menyerukan massa agar membubarkan diri dan pulang secara tertib, serta fokus mengamankan wilayah Jakarta Barat agar tidak merembet," katanya.
SPEKULASI "TANGAN" APARAT DI BALIK AKSI GRIB JAYA
Peristiwa premanisme tanpa kontrol ini menimbulkan pertanyaan publik tentang tujuan apa dan siapa yang ada di balik GRIB Jaya di aksi demo 27 Agustus. GRIB Jaya adalah ormas yang selama ini rajin turun dalan sengketa-sengketa lahan, karena itu jasa yang dijual. Namun aksinya "turut membubarkan massa" memicu pertanyaan, apakah mereka berkolaborasi atau malah mendapat perintah dari kepolisian?
Tak pelak, kaitan GRIB Jaya dengan kepolisian menjadi spekulasi liar. Publik hanya menyusun cerita dari puzzle-puzzle terpisah yang disajikan oleh banyak video dan kesaksian. Kepolisian yang seharusnya menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi tampaknya belum bisa diandalkan dalam menyingkap tabir ini. Sudah lima hari berlalu, Polda Metro Jaya hanya mampu merilis dua sketsa wajah terduga pelaku penganiayaan yang menewaskan Bambang Setiawan. Sketsa itu dibuat berdasarkan keterangan 14 saksi, analisis rekaman CCTV, dan pemindaian konten media sosial.
Sketsa pertama adalah seorang pria 30-40 tahun, berwajah oval, beralis tipis, berbibir tebal, berhidung pendek, dan berkulit cokelat. Sketsa kedua pria dengan wajah kotak, hidung pesek, bibir bawah tebal, berkumis dan berjanggut, serta berkulit cokelat. Selebihnya pernyataan standar. "Penyidik saat ini masih mengejar para terduga pelaku. Proses penyidikan akan dilakukan secara profesional, proporsional, serta akuntabel," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin.
Padahal di hari itu polisi sangat cepat menangkap para demonstran yang dituduh melakukan perusakan di kawasan depan Gedung DPR-MPR RI. Total tersangka perusakan fasilitas umum kini berjumlah 47 orang. Jumlah ini diambil dari 387 orang yang sebelumnya ditahan.
Polisi mengakui ada kelompok liar yang mengail di air keruh di antara demonstran. "Yang terjadi kerusuhan itu bukan pengunjuk rasa. Kegiatan penyampaian pendapat di muka umum seyogianya sudah selesai dilakukan, kemudian secara tiba-tiba hadir kelompok orang yang tidak dikenal, bukan membawa aspirasi, tapi langsung melakukan pengrusakan," kata Imanuddin.
Namun polisi tak menyebut nama atau organisasi perusuh yang dimaksud. Terkait demo 27 Agustus tersebut, ada dua kelompok massa non demonstran asli yang disebut-sebut hadir, yaitu GRIB Jaya dan kelompok yang dikirim dari Solo. "Walaupun terlihat per bagian, kami menduga ada mobilisasi. Sehingga kami sedang melakukan pendalaman terhadap aktor intelektual, dugaan penyedia dana, maupun para penggerak massa perusuh," tambahnya.
Amnesty International Indonesia mengaku kecewa dengan kinerja polisi dalam hal ini. Manajer Media Amnesty International Indonesia, Haeril Halim mengatakan, banyaknya video yang tersebar luas seharusnya mempercepat kerja polisi, tetapi kenyataannya tidak. "Dengan teknologi yang polisi punya, seharusnya bisa mengidentifikasi beberapa wajah dari video itu. Tetapi lima haru kerja hanya menghasilkan sketsa," kata Haeril.
Ia meragukan profesionalisme polisi terutama dalam hal yang berspektrum politik. Terkait banyaknya demonstran yang ditangkap, lalu lebih banyak yang dilepaskan, menunjukkan tak matangnya proses. "Kalau memang ada yang dituduh dan ditangkap, apakah barang bukti yang disita itu benar-benar milik mereka? Karena tanpa transparansi itu, kita tetap mempertanyakan apakah benar orang-orang yang ditangkap sesuai dengan apa yang dituduhkan. Jangan sampai mereka dijebak," ujarnya.
Ketidaktegasan polisi terhadap kelompok-kelompok liar akan menciptakan tanda tanya besar. "Kami mempertanyakan kenapa polisi tidak tegas soal ini. Apakah ormas itu beneran ikut secara independen, atau sudah berkoordinasi dengan polisi? Kita tidak tahu, dan ini yang tidak transparan," katanya.
Dari awal polisi tak pernah tegas melarang keterlibatan ormas. Dalam beberapa video yang beredar malah memperlihatkan truk-truk GRIB Jaya berada di depan mobil polisi sehingga menimbulkan kesan dikawal.
Pihak kepolisian tegas membantah kaitan dengan GRIB Jaya. Polda Metro Jaya secara resmi hanya berkoordinasi dengan unsur resmi, yakni TNI dan Pemprov DKI Jakarta. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, ormas tidak boleh melampaui kewenangan aparat penegak hukum ataupun melakukan tindakan kekerasan di luar undang-undang.
Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal GRIB Jaya, Zulfikar mengatakan kehadiran anggota GRIB Jaya malam itu sifatnya mandiri sebagai bentuk Pam Swakarsa untuk membantu aparat keamanan menghalau massa perusuh. "Tidak ada koordinasi resmi dengan aparat kepolisian," katanya.
Namun bantahan keduanya tak membuat spekulasi berhenti. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menunjuk adanya pola terstruktur dalam eskalasi massa malam hari pasca-demonstrasi utama. "Ada kemiripan pola antara aksi demo Agustus lalu dengan demo tahun sebelumnya", katanya.
Polanya adalah munculnya gerombolan massa misterius secara terarah ketika massa aksi damai sudah membubarkan diri. Isnur mendesak pengusutan tuntas terhadap aktor intelektual di balik pergerakan kelompok-kelompok tersebut.
GRIB DAN TUDINGAN PREMAN TERORGANISIR
Ormas GRIB Jaya kadung dikenal sebagai organisasi yang kerap terlibat keonaran. GRIB tercatat pernah bentrok dengan Pemuda Pancasila di Bandung tahun 2025 lalu. Mereka melabrak Markas Pemuda Pancasila Jawa Barat di Jalan BKR, Bandung. Tak ada korban jiwa, tetapi melukai sejumlah orang dan merusak beberapa kendaraan.
Selain bentrokan, GRIB juga tercatat pernah terlibat dalam kasus-kasus pendudukan lahan. Selain kasus de Arjuna, di tahun 2025 lalu, GRIB juga terlibat kasus pendudukan aset tanah milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) seluas kurang lebih 12 hektar di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Lokasi tersebut dipasangi atribut ormas dan sempat digunakan sebagai markas/pos pendudukan. Hercules Ketika itu menyatakan pihaknya mendampingi masyarakat yang mengaku sebagai ahli waris pemilik lahan lama, bukan menduduki.
Hercules sendiri tercatat beberapa kali harus berurusan dengan hukum. Maret 2013, Hercules ditangkap pihak Polres Jakarta Barat yang dipimpin Kasat Reskrim Hengki Haryadi atas dugaan aksi pemerasan, intimidasi terhadap pekerja ruko/perumahan, dan perlawanan saat polisi melakukan patroli.
Pada Agustus 2013 begitu selesai menjalani masa hukuman kasus pertama, Hercules kembali ditangkap tepat di depan gerbang LP Cipinang atas dugaan tindak pidana pemerasan berlanjut dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kemudian pada November 2018, Hercules Kembali ditangkap oleh Hengki Haryadi, yang saat itu menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Barat, terkait kasus pendudukan lahan secara ilegal, intimidasi, dan pemerasan terhadap pemilik/penyewa lahan milik PT Nila Alam di kawasan Kalideres, Jakarta Barat.
Masyarakat menilai kekacauan yang dibikin GRIB Jaya harus dihentikan, hingga muncul petisi publik di platform Change.org yang menuntut pembubaran GRIB Jaya. Ribuan orang tercatat telah menandatangani petisi pembubaran tersebut. Menanggapi desakan itu, GRIB justru mengancam balik akan melaporkan pembuat petisi ke polisi. Sikap yang terkesan percaya diri sekaligus arogan.
Sikap GRIB yang terkesan arogan memang bukan hanya kali ini saja sebelumnya, Hercules juga sempat terlibat perang pernyataan terbuka dengan mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus purnawirawan TNI, Sutiyoso. Saat itu, Sutiyoso melontarkan kritik keras terhadap sejumlah ormas yang kerap bertindak arogan layaknya aparat tentara. Pernyataan tersebut langsung memicu respons keras dari Hercules. "Saat itu, Hercules sebut Sutiyoso sudah 'bau tanah'," kata
Kasus serupa juga terjadi antara Hercules dengan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, dan mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Mayjen (Purn) Yayat Sudrajat. Sikap Hercules inilah yang memicu dugaan ada kedekatan Hercules dan GRIB dengan penguasa.
Hercules sendiri memang dikenal memiliki kedekatan khusus dengan Prabowo Subianto, jauh sebelum mantan Jenderal TNI itu menjabat sebagai presiden. Hubungan keduanya terjalin sejak dekade 1980-an di Timor Timur (kini Timor Leste).
Saat itu, Hercules muda bertugas sebagai Tenaga Bantuan Operasional (TBO) bagi Kopassus TNI AD. Dalam tugas logistik dan bantuan operasi tersebut, Hercules bertemu dan berinteraksi langsung dengan Prabowo Subianto yang kala itu menjabat sebagai perwira Kopassus.
Saat bertugas di Timor Timur, Hercules mengalami cedera berat pada tangan kanannya akibat terkena ledakan/tembakan. Prabowo berperan dalam memfasilitasi evakuasi medis dan perawatan Hercules ke Jakarta (RSPAD Gatot Soebroto).
Hercules sendiri, berulang kali dalam berbagai kesempatan media dan wawancara menyatakan rasa hormat yang mendalam kepada Prabowo. Hercules bahkan menganggapnya sebagai figur pelindung (patron) yang berjasa dalam perjalanan hidupnya.
Kedekatan personal tersebut berlanjut ke ranah dukungan politik secara terbuka. Hercules dan jaringan pengikutnya secara konsisten memberikan dukungan politik kepada Prabowo Subianto dalam beberapa kali ajang Pemilihan Presiden di Pilpres 2014, 2019, dan 2024.
Hercules bahkan dengan berani menegaskan, Prabowo Subianto duduk sebagai Ketua Dewan Pembina GRIB Jaya. Di setiap markas, atribut, maupun acara resmi GRIB Jaya, foto Prabowo Subianto hampir selalu disandingkan dengan foto Hercules sebagai Ketua Umum.
Secara personal dan historis, hubungan kekeluargaan antara Prabowo dan Hercules memang diakui secara terbuka. Namun, terkait posisi formal operasional dalam ormas, pihak Partai Gerindra maupun tim Prabowo menekankan, Prabowo adalah tokoh bangsa dan pimpinan negara/partai yang memisahkan antara hubungan personal kelembagaan dan tindakan hukum/operasional sehari-hari dari ormas tersebut.
GRIB Jaya sendiri tak pernah mau disebut organisasi preman. Kuasa Hukum DPP GRIB Jaya, Wilson Colling menegaskan GRIB bukan organisasi preman. Wilson juga menegaskan tidak ada anggota GRIB yang kebal hukum.
Dalam kasus sengketa lahan de Arjuna di Jakarta Barat misalnya, Wilson mengatakan, internal tim advokasi GRIB sendiri tercatat berulang kali ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. "Proses hukum tahap pertama sempat menjerat ahli waris, pengacara, hingga lurah setempat yang mengeluarkan surat keterangan," kata Wilson, saat ditemui Afu.id, Selasa (1/9/2026).
Wilson dengan tegas juga membantah keterlibatan GRIB dalam kasus kekerasan dan juga kerusuhan pasca 27 Agustus. Wilson mengungkapkan, rombongan Hercules baru turun ke jalan pukul 23.00 WIB di kawasan Slipi. "Ketua Umum dan massa tidak bisa tembus sampai ke Pejompongan karena areanya tertahan di Slipi dan Polres Jakarta Barat yang lama (di Jalan S Parman). Oleh karenanya, mengaitkan kematian itu dengan GRIB sangat salah dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya," ujarnya.
Soal video yang memperlihatkan Hercules turun dari mobil di Kawasan Slipi, Wilson juga punya penjelasan tersendiri. "Hercules punya inisiatif mengamankan Jakarta Barat agar aman dan masyarakatnya aman. Kalau sampai terjadi kebakaran di mal-mal di Jakarta Barat, itu kan jadi masalah. Jadi, yang dihalau itu bukan pendemo, tapi orang-orang yang melakukan tindakan kriminal dan perusakan," jelasnya.
Dia juga membantah keterlibatan GRIB dalam kelompok yang mengenakan ikat kepala putih dalam aksi pengeroyokan tersebut. Soal massa GRIB yang diturunkan dari Kedoya, kata Wilson, aksi itu merupakan bentuk perwujudan bela negara yang dijamin dalam Pasal 27 Ayat 3 UUD 1945. "Kita datang murni untuk mengamankan wilayah Jakarta Barat dari potensi anarkisme, jauh dari lokasi Pejompongan tempat Bambang tewas Sejam sebelumnya," jelas Wilson.
Pihak Polda Metro Jaya sendiri saat ini masih menyelidiki pihak-pihak yang diduga menjadi actor kerusuhan di Jakarta 27-28 Agustus lalu. Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya Iman Imanuddin menegaskan, hingga saat ini penyidik belum menemukan bukti yang mengaitkan kedua terduga pelaku dengan ormas GRIB, sebagaimana yang ramai disorot publik. "Hasil penyidikan belum menemukan adanya indikasi bahwa pelaku adalah anggota komunitas tertentu," katanya.
Toh, sikap skeptis terhadap GRIB tak juga mereda. Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso meragukan klaim tidak terlibatnya GRIB dalam kerusuhan tersebut. "Yang jelas telah terjadi kegagalan penegakan hukum dan pembiaraan oleh Polda Metro Jaya," katanya kepada Afu,id.
IPW juga menyinggung soal kemunculan massa bertribut yang berpatroli di jalanan yang terkesan dibiarkan. "Ini bentuk pengulangan pola Pam Swakarsa atau pengamanan liar yang berisiko merusak sistem demokrasi," jelas Teguh.
"Bagi IPW, pembiaraan atas aksi kekerasan sipil dan belum tertangkapnya aktor di balik tewasnya Bambang Setiawan, malah menguatkan tuduhan public, negara seolah memelihara kekuatan premanisme dalam menjaga stabilitas politik," pungkasnya.
Reporter: Fandi Permana
Editor: M. Agung Riyadi
