Belajar dari wacana berulang lebih dari 2 dekade lalu, rencana menghapus pilkada semakin sering berembus di era rezim dengan koalisi politik yang besar dan kuat. Namun wacana ini selalu direspons oleh penolakan rakyat.
Articles on masyarakat sipil
Displaying all articles
Tanda-tanda kembalinya otoritarianisme sudah di depan mata. Ilusi bahwa gerakan apolitis cukup untuk menjaga demokrasi harus segera ditinggalkan.
Kolaborasi media dan masyarakat sipil dalam mengawal isu lingkungan perlu diperkuat guna memantau janji-janji pemerintahan Prabowo-Gibran.
Tentara berjaga di acara konser menjadi pemandangan lumrah bagi warga Indonesia. Pernahkah kita bertanya-tanya mengapa ini terjadi?
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) telah menjadi ikon bagi masyarakat sipil Indonesia dan pembela kepentingan publik yang teguh.
Ketentuan hukum soal penggunaan kekerasan oleh kepolisian di Indonesia belum kuat.
Media baru memfasilitasi gerakan sosial di banyak negara. Apa yang terjadi setelah gerakan-gerakan ini berakhir?
ASEAN perlu memperbaiki proses akreditasi untuk organisasi masyarakat sipil (CSO) guna mendukung lebih banyak kegiatan berbasis komunitas yang dapat membantu memecahkan masalah regional.
Top contributors
-
Assistant Professor of International Relations, Universitas Gadjah Mada
-
Associate Director, Centre for Indonesian Law, Islam and Society, The University of Melbourne
-
Dosen Fakultas Hukum dan Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia di Universitas Islam Indonesia, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
-
Lecturer, School of Communication and Design, RMIT University Vietnam
-
Pengajar di Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
-
Researcher, Monash Data and Democracy Research Hub, Monash University
-
Peneliti Monash Data & Democracy Research Hub, Monash University
-
Lecturer, Universitas Padjadjaran
-
Center for Communication, Media, Culture, and Information Science (CMCI), Universitas Padjadjaran
-
Associate professor, Universitas Padjadjaran
