Di tengah maraknya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, media sepatutnya berperan sebagai ruang diskusi berbagai pihak. Peran ini dapat diwujudkan melalui pemberitaan yang mengangkat suara publik secara luas, seperti organisasi masyarakat sipil (OMS), akademisi, masyarakat adat, dan kelompok rentan—bukan cuma dari pihak pemerintah atau politisi.
Sayangnya, dalam pemberitaan media daring selama periode kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu, analisis kami menemukan bahwa media cenderung menyuarakan isu lingkungan dari sudut pandang pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden maupun para politikus semata.
Data kami berasal dari serangkaian pemberitaan yang memuat kata kunci terkait isu dan kebijakan di sektor lingkungan. Kami menganalisis narasi terkait janji, visi-misi, program, serta beragam pesan yang dikemukakan oleh ketiga paslon dan tim pemenangan mereka di media daring.
Muatan isu lingkungan yang terbatas
Studi kami menunjukkan bahwa pemberitaan terkait isu lingkungan pada paslon 02 Prabowo-Gibran jauh lebih banyak dibandingkan kandidat lain dengan 19.084 berita. Sementara jumlah pemberitaan isu lingkungan terkait paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebesar 12.314 berita, disusul paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan 9.588 berita.
Hasil analisis kami juga memperlihatkan bahwa substansi isu lingkungan pada pemberitaan terkadang tidak tergali secara optimal. Kami menganalisis substansi isu lingkungan pada sampel acak berjumlah 2.848 artikel berita: 911 untuk paslon 01, 984 untuk paslon 02, dan 953 untuk paslon 03.
Isu lingkungan justru paling banyak diberitakan secara substansial pada paslon dengan jumlah pemberitaan terkecil yaitu paslon 01, sebesar 60,6%. Isu lingkungan yang substansial pada paslon 03 muncul sebesar 45,6%, sedangkan paslon 02 hanya 38,4%.
Hal ini menarik karena meskipun isu substansial lingkungan terkait paslon 02 paling minim, jumlah pemberitaan mereka jauh melampaui dua paslon lainnya. Pemberitaan isu lingkungan di media daring tentu tak bisa lepas dari faktor teknologi, seperti algoritme dan penekanan pada trending topics. Faktor ini mendukung popularitas paslon 02, terutama lewat berbagai gimmick kampanye yang mereka lakukan maupun konsistensi penekanan jargon semacam “hilirisasi”.
Masih minimnya substansi isu lingkungan terjadi karena media cenderung sekadar mengambil pernyataan dari para paslon atau tim kampanye, seperti: “Mendukung program ekonomi hijau” atau “persoalan lingkungan disebabkan oleh pelaku usaha besar” tanpa ulasan mendalam.
Pemberitaan yang membebek
Bingkai (frame) pemberitaan terkait ketiga paslon, juga kami telaah menggunakan kategori generic frames dari Semetko dan Valkenburg. Hasilnya, pemberitaan soal isu lingkungan dari ketiga paslon sering kali terkait dengan bingkai (attribution of responsibility) yang menyoroti atribusi tanggung jawab pihak-pihak tertentu terhadap sebuah peristiwa.
Sebagai paslon dengan jumlah pemberitaan tertinggi, isu lingkungan terkait paslon 02 banyak muncul dengan bingkai human interest dengan kisah-kisah kemanusiaan yang mudah dicerna pembaca, serta bingkai morality yang menekankan pada nilai-nilai moral dan religius. Menariknya, dalam kedua bingkai tersebut, isu lingkungan sering kali diulas secara tidak substansial dan sekadar disebutkan atau ditempelkan dalam sebuah pemberitaan.
Hal ini terlihat dalam pemberitaan seputar dukungan gerakan masyarakat perhutanan sosial Indonesia dan janji Prabowo untuk menyejahterakan petani, tentang program air bersih Prabowo sebagai bukti konkret bantuannya pada rakyat, serta dukungan terhadap Prabowo berkaitan dengan kerja nyata, hilirisasi, dan komitmennya pada rakyat.
Bingkai konsekuensi ekonomi dalam pemberitaan Prabowo-Gibran juga lebih sedikit dibanding dua paslon lain karena program-program mereka lebih banyak muncul pada bingkai atribusi tanggung jawab dengan penekanan pada janji keberlanjutan.
Dalam jumlah pemberitaan dengan bingkai conflict, paslon 01 Anies–Muhaimin jauh lebih dominan dibandingkan dengan dua paslon lain. Hal ini terjadi karena mereka aktif mengkritik program-program yang berpotensi menimbulkan konflik dan kerusakan lingkungan, seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) maupun program Food Estate.
Di sisi lain, pemberitaan mengenai paslon 02 dan paslon 03 cenderung berjarak dengan bingkai konflik. Menarik, mengingat kedua paslon memiliki rekam jejak bermasalah pada beberapa isu, seperti Ganjar Pranowo dan isu Wadas atau Prabowo dengan kontroversi program Food Estate.
Pemberitaan yang membebek juga terlihat dari bagaimana media mengutamakan narasi yang muncul dari para paslon dan tim kampanye tanpa memberikan proporsi suara pembanding yang berarti. Berdasarkan temuan kami, berita terkait tanggapan organisasi masyarakat sipil hanya muncul tidak lebih dari 2%.
Mereka cenderung hanya muncul dalam berita saat mengkritik program-program tertentu dan jarang diposisikan sebagai pihak pemeriksa janji dan klaim para paslon.
Kolaborasi memantau janji pemerintahan baru
Studi kami menegaskan pentingnya media di Indonesia, khususnya media daring arus utama untuk terus berbenah agar dapat menjadi referensi yang kredibel mengenai isu lingkungan. Peran media untuk membangun ruang diskusi yang bermakna belum terwujud, bahkan pada momen politik paling krusial jelang pencoblosan.
Hal ini disayangkan mengingat isu lingkungan kerap disoroti banyak pihak, terutama anak muda yang bakal terkena dampak serius krisis iklim dan lingkungan hidup. Media dapat meningkatkan partisipasi politik mereka, misalnya dengan menekankan relevansi dan urgensi aksi lingkungan kaum muda.
Studi kami tentang penyempitan ruang sipil mengungkapkan bahwa OMS dapat secara aktif berkolaborasi dengan media melalui dukungan data dan laporan sesuai kebutuhan pemberitaan. Media juga perlu menjangkau OMS guna memantau risiko dan dampak lingkungan dari berbagai program kontroversial, seperti hilirisasi, food estate, hingga berbagai praktik pertambangan yang diakui menimbulkan kerusakan lingkungan.
Pemantauan pemerintahan baru dapat pula diperkuat melalui peran media, OMS, lembaga kajian (think-tank), serta akademisi dalam mendokumentasikan janji-janji kampanye Prabowo-Gibran dan membuat arsip yang terbuka untuk publik, misalnya dalam bentuk situs kolaboratif “wiki” terkait isu lingkungan.
Salah satu contohnya adalah kolaborasi antarlembaga cek fakta untuk mendata dan mengulas janji-janji presiden dan wakil presiden terpilih secara berkala, seperti yang dilakukan PolitiFact di AS. Harapannya, basis data ini dapat digunakan secara cepat untuk merespons momentum lonjakan perbincangan publik mengenai isu lingkungan. Pun, menjadi sumber informasi bagi lebih banyak pemberitaan yang bertujuan memantau kinerja pemerintah.
Perbincangan mengenai penyelesaian isu lingkungan dan iklim selama masa pilpres belum menjadi prioritas. Oleh karena itu, kita perlu terus memperkuat peran media serta menggerakkan kolaborasi media dan OMS dalam mendorong agenda masyarakat sipil, memengaruhi wacana pelestarian lingkungan, dan memperjuangkan beragam upaya mitigasi krisis iklim.