Perumusan RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing perlu dikawal publik. Banyak poin di dalam naskah akademiknya yang justru membuka ruang represi digital. Gelagat melabeli kritik sebagai disinformasi sudah terlihat dalam isu sawit dan nikel.
Articles on Represi
Displaying all articles
Operasi pengaruh buzzer politik di Indonesia kian sistematis. Riset mengungkap dampaknya bagi ruang sipil serta strategi pemulihannya.
Revisi KUHAP berisiko membuat polisi sebagai aparat dengan kewenangan yang terlampau besar. Dengan rekam jejak kekerasan dan penyalahgunaan,
Keterlibatan militer dalam kehidupan sipil, khususnya dunia akademis, dapat mengancam kebebasan akademis dan pada akhirnya membahayakan perguruan tinggi serta ilmu pengetahuan. Mengapa?
Kebebasan akademik di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir bolak-balik menuai sorotan. Seperti apa karakter kasus-kasus pelanggaran terhadap kebebasan akademik di Indonesia?
Perempuan telah lama menuntut perubahan di Iran. Setelah kematian seorang perempan yang dianggap melanggar aturan hijab, pendemo perempuan memimpin Iran menuju masyarakat yang lebih bebas dan adil.
Para ilmuwan tidak lagi bebas menyuarakan pendapatnya seputar topik-topik tertentu yang bermuatan kritik terhadap pemerintah.
Di satu sisi, teknologi telah membantu publik menyuarakan kritik terhadap pemerintah. Namun, di sisi lain, teknologi juga membantu penguasa membungkam kritik.
Tata kelola politik yang berpusat di elite dan meningkatnya halangan bagi masyarakat sipil semakin mempersulit warga Asia Tenggara di tengah krisis.
Karya seni digital membantu gerakan seperti #ClimateStrikeOnline untuk berkembang di medsos. Tiga contoh ini bisa menjelaskan mengapa karya seni bisa membangun partisipasi politik di tengah pandemi.
Polisi virtual hadir di tengah kondisi negara hukum Indonesia yang problematik. Alih-alih menciptakan ketertiban, kehadiran mereka justru mengancam kebebasan warga negara.
Polisi virtual seharusnya mengambil peran penting dalam edukasi literasi digital dan tidak menjadi instrumen represi baru.
Top contributors
-
Associate Professor of Constitutional Law and Human Rights, Universitas Gadjah Mada
-
DPhil researcher, University of Oxford
-
Associate researcher, Centre Asie du sud-est (CASE), École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS)
-
Lecturer, University of Sydney
-
Doctoral candidate, Universitas Hasanuddin
-
Lecturer at Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada
-
PhD student at the School of Journalism, Media, and Communication, University of Sheffield
-
Lecturer at the Department of Communication, Universitas Airlangga and PhD Candidate in Digital Humanities, King's College London
-
Associate Professor on Population and Social Research, Mahidol University
-
Postdoc, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
-
Researcher, The University of Melbourne
-
Associate Professor, Faculty of Law, Centre for Human Rights and Legal Pluralism, McGill University
-
Senior Research Fellow, Institute for Global Prosperity (IGP), UCL
-
Lecturer at Department of International Relations, Researcher at Center for Digital Society, Universitas Gadjah Mada
-
Associate professor in Mass Media, Digital Politics, and Democracy, Universitas Diponegoro