Rencana pembangunan Papua berisiko mengulang kegagalan sebelumnya. Suara pemerintah daerah perlu lebih dilibatkan, orang asli Papua layak berpartisipasi. Memberdayakan orang Papua dengan ekonomi yang dekat dengan mereka justru jauh lebih menguntungkan Indonesia.
Articles on Otonomi Khusus
Displaying all articles
Riset terbaru kami menunjukkan bagaimana disinformasi yang mempromosikan narasi pro-pemerintah tentang otonomi khusus Papua membanjiri Twitter sejak Februari 2021.
Provinsi Papua memang memiliki UU Otonomi Khusus yang mengatur pemekaran daerah, tapi bukan berarti pemerintah bisa Serta merta “mengabaikan” aspirasi provinsi lain yang meminta daerahnya dimekarkan.
Berhadapan dengan pro-kontra yang tajam, pemerintah perlu mempertimbangkan lebih matang proses dan arah revisi UU Otsus Papua.
Presiden Joko Widodo fokus pada pembangunan ekonomi, tapi mengabaikan pelanggaran HAM, politik lokal, dan masyarakat asli.
Top contributors
-
Dosen, Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada, University of Birmingham
-
Associate, Centre for Indonesian Law, Islam and Society, The University of Melbourne
-
Research Data Specialist
-
Dosen Ilmu Politik Universitas Andalas, Universitas Andalas
-
Research Data Specialist, The University of Melbourne
-
Program Manager Policy and Strategic Litigation, Center of Economic and Law Studies (CELIOS)
-
Research Data Specialist
-
Peneliti ekonomi, Center of Economic and Law Studies (CELIOS)