Sudah lima hari ini Yongki batuk, pilek, dan badannya menggigil. Meski sudah minum obat yang dia beli sendiri di apotek, kondisinya tak kunjung membaik.
Yongki lalu memeriksakan kesehatannya ke klinik pratama menggunakan BPJS. Dokter umum yang menanganinya lantas meresepkan obat rawat jalan, tetapi Yongki menolak karena ingin dirujuk ke rumah sakit.
Dia beranggapan akan lebih cepat sembuh ketika diobati dokter spesialis langganan. Meski dokter sudah berusaha meyakinkan, Yongki bersikeras ingin dirujuk saja. Bingunglah dokter umum ini.
Dokter tak bisa sembarangan merujuk pasien ke dokter spesialis ataupun rumah sakit sembarangan. Rujukan pasien merupakan pelimpahan tanggung jawab pelayanan pasien kepada tenaga medis dan kesehatan ataupun fasilitas kesehatan (faskes) lainnya yang dinilai lebih tepat dan kompeten dalam menangani pasien.
Contohnya, ketika faskes asal memiliki keterbatasan sarana dan prasarana, dokter akan merujuk pasien ke faskes yang lebih lengkap sesuai kebutuhan penyakit mereka.
Sayangnya, praktik ini jauh lebih kompleks karena masih banyak pasien yang keliru memahami rujukan. Dari pengalaman yang saya temui di lapangan, ada pasien yang mengira bahwa dokter memberikan rujukan karena tidak tahu apa-apa mengenai penyakit pasiennya.
Ada pula pasien yang menilai pemberian rujukan menandakan penyakitnya sangat parah. Selain itu, ada pasien yang mengira bahwa rujukan hanyalah secarik kertas agar dirinya bisa langsung dirawat di rumah sakit oleh dokter spesialis.
Lantas, kapan dokter bisa memberikan rujukan?
Rujukan dokter tidak bisa sepihak
Layanan kesehatan rujukan disetujui oleh ketiga belah pihak, yaitu dokter, pasien, dan sistem rujukan. Dalam praktiknya, permintaan rujukan dimulai dengan inisiasi rujukan oleh dokter ataupun pasien.
Dokter berinisiasi memberikan rujukan apabila dalam pemeriksaan pasien, dokter menilai kompetensinya ataupun faskes tidak cukup memadai dalam menangani pasien.
Sementara, permintaan rujukan oleh pasien memungkinkan terjadi bila pasien dapat memperkirakan sendiri kebutuhan kesehatannya dan memilih untuk dirawat oleh dokter atau fasilitas kesehatan lain. Misalnya, pasien minta dirujuk ke fasilitas kesehatan di kota kelahirannya supaya ada saudara yang membantu mengurusnya.
Setelah proses inisiasi, dokter dan pasien perlu sama-sama memahami dan menyetujui rujukan. Tanpa adanya persetujuan kedua pihak ini, rujukan tidak dapat diberikan.
Kenapa dokter tidak berikan rujukan?
Dokter tidak akan memberikan rujukan tanpa alasan yang kuat. Sebab, dalam menjalankan praktik medis—termasuk ketika memberikan rujukan—dokter terikat pada standar etika kedokteran, medis, serta aturan hukum.
Dalam sumpah profesi, dokter berjanji untuk mengutamakan kesehatan pasiennya. Kode Etik Kedokteran Indonesia juga menegaskan bahwa dokter wajib mengutamakan kepentingan pasien, termasuk merujuk pasien ke dokter lain bila dirinya tidak mampu memeriksa atau mengobati mereka.
Seorang dokter pun harus tahu kapan dan dalam kondisi seperti apa pasien harus dirujuk, serta kapan pasien tidak bisa dirujuk. Apabila dokter merujuk pasien tanpa alasan yang benar, maka ia telah melanggar profesionalisme dan berisiko melanggar hukum.
Persetujuan sistem rujukan juga penting
Aspek penting dalam rujukan selain dokter dan pasien adalah sistem rujukan. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan, mengungkapkan bahwa rujukan harus dilakukan dalam koridor sistem rujukan.
Artinya, kendati dokter dan pasien sama-sama menyetujui adanya rujukan, bisa saja rujukan tidak dapat diberikan apabila tidak sesuai dengan sistem rujukan.
Aturan sistem rujukan sangat terikat dengan berbagai jenis pendanaan kesehatan pasien. Aturan rujukan ini bisa dibilang ketat, tujuannya menyaring pasien yang benar-benar membutuhkan rujukan.
Apabila sistem menyetujui semua rujukan pasien, risiko kelebihan jumlah pasien di faskes akan semakin besar. Antrean pasien akan menumpuk di rumah sakit, klinik spesialis, ataupun pelayanan subspesialis sehingga berimbas pada lambannya pelayanan. Pasien yang benar-benar membutuhkan rujukan pun bisa terlambat mendapatkan pelayanan.
Dari segi pendanaan, rujukan yang tidak disaring bisa membuat dana BPJS Kesehatan cepat habis, bahkan minus. Pasien yang benar-benar membutuhkan rujukan justru berisiko tidak mendapatkan pelayanan tersebut karena dana asuransi tidak cukup untuk membayar pelayanan di faskes.
Utamakan kepentingan bersama
Ketatnya persyaratan sistem rujukan bertujuan untuk kemaslahatan banyak orang. Namun, tidak jarang kondisi ini menimbulkan ketegangan antara sistem rujukan dengan dokter.
Sesuai sumpah dan kode etiknya, dokter wajib mengutamakan kesehatan pasiennya. Namun, ketika merujuk pasien, dokter juga harus mengikuti sistem rujukan.
Pada beberapa kasus, sistem rujukan bisa bentrok dengan kode etik dan profesionalisme dokter. Contohnya, ketika kondisi pasien yang dirujuk belum masuk kriteria sistem rujukan.
Kondisi serba salah ini berisiko menyebabkan dokter melanggar etika kedokteran ketika dia tidak merujuk pasien. Sebaliknya, dokter berisiko melanggar sistem rujukan saat pasien tetap dirujuk. Apa pun pilihannya, dokter terjepit di tengah-tengah.
Guna mengurangi risiko salah kaprah terhadap pelimpahan tanggung jawab ini, kita perlu memahami bagaimana syarat dokter memberikan rujukan.
Di sisi lain, dokter perlu mengedukasi pasien dengan baik mengenai alur pemberian rujukan agar meminimalkan konflik—terutama bagi pasien yang bersikeras dirujuk meski tidak memenuhi kriteria. Sebuah riset di Cina menunjukkan bahwa keterampilan komunikasi dan mediasi dokter yang baik dapat meningkatkan kepercayaan pasien terhadap arahan yang mereka berikan.
Di luar itu, pasien yang masih meragukan saran dokter karena ia tidak memenuhi kriteria rujukan sebaiknya mencari pendapat alternatif dengan memeriksakan kesehatan ke dokter atau faskes lain.