Para filsuf dan akademisi, seperti Socrates dan Immanuel Kant telah bersepakat bahwa pendidikan adalah hal fundamental dalam mencapai kehidupan yang layak.
Sayangnya, kondisi di Indonesia saat ini masih jauh dalam mendukung apa yang disebut sebagai kehidupan layak tersebut. Pendidikan, yang semestinya adalah barang publik, masih tidak cukup merata keberadaannya di Indonesia, terutama dari sisi jumlah.
Jika menggabungkan jumlah sekolah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag), dua kementerian yang mengurusi pendidikan dasar dan menengah, jumlah sekolah swasta melebihi jumlah sekolah negeri, kecuali di tingkat sekolah dasar (SD). Di tingkat ini, SD negeri berjumlah 131.204 sekolah, sedangkan SD swasta 45.124 sekolah. Untuk tingkat sekolah menengah, jumlah sekolah swasta jauh melebihi sekolah negeri.
Ini menunjukkan kurangnya tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam menyediakan pendidikan sebagai barang publik, yaitu barang yang tidak hanya gratis, tapi juga mudah diakses sehingga dapat digunakan atau dinikmati semua orang, tanpa terkecuali.
Manfaat pendidikan sebagai barang publik
Menurut ahli pendidikan publik dari Amerika Serikat (AS) seperti Horace Mann dan Thomas Jefferson, pendidikan perlu menjadi barang publik karena tujuan pendidikan adalah untuk menghasilkan individu-individu yang dapat berkontribusi pada ekonomi, politik, sipil, sosial, dan kebudayaan. Imbal balik atas pendidikan tidak semata-mata dinikmati oleh individu, tetapi juga meliputi area-area lain dalam skala sosial yang lebih luas, seperti kesehatan keluarga, pengurangan tingkat kriminalitas, dan peningkatan kesadaran atas perilaku prosipil.
Tentu saja kalkulasi atas imbal balik pendidikan telah lama menjadi tantangan bagi para akademisi. Sebab, banyak manfaat pendidikan yang bersifat kualitatif alih-alih kuantitatif.
Namun, jika kita menghitungnya dari perspektif biaya dan manfaat (cost and benefit), maka pendidikan sesungguhnya adalah investasi yang bagus, tidak hanya bagi individu, tetapi juga masyarakat. Tingkat pengembalian atau keuntungan bersih dari suatu investasi selama periode waktu tertentu dari pendidikan bisa sampai di atas 10%.
Salah satu cara untuk menjadikan pendidikan sebagai barang publik adalah dengan membangun lebih banyak sekolah negeri. Jumlah sekolah negeri yang lebih banyak akan meningkatkan akses masyarakat atas pendidikan yang cenderung lebih murah.
Sayangnya, seperti yang dijelaskan di awal, sekolah dasar negeri adalah satu-satunya jenjang pendidikan yang jumlahnya melebihi swasta. Hal ini setidaknya disebabkan oleh dua hal:
1. Keberhasilan program Inpres
Suharto, presiden kedua Indonesia yang berkuasa secara kontroversial, dan dikenal global sebagai salah satu presiden paling korup menerbitkan program Instruksi Presiden (Inpres) tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar mulai tahun 1973.
Dengan sumber utama pendanaan berasal dari pendapatan ekspor minyak bumi era oil boom, program Inpres ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dalam negeri. Antara tahun 1973-1974 dan 1978-1979, pemerintah membangun lebih dari 61.000 SD.
Tujuannya cukup ambisius, yaitu: meningkatkan angka partisipasi sekolah pada anak-anak berusia 7-12 tahun yang awalnya 69% pada 1973 menjadi 85% pada 1978. Pada 1978, angka partisipasi telah mencapai 85% untuk laki-laki, dan 82% untuk perempuan—hanya sedikit di bawah target.
Studi yang dilakukan oleh Esther Duflo—ahli ekonomi berkebangsaan Prancis-Amerika—tahun 2001, yang membuatnya memperoleh Nobel pada 2019, membuktikan bahwa program Inpres telah meningkatkan durasi pendidikan di Indonesia. Secara rata-rata, program ini meningkatkan lama sekolah hingga 0,25-0,40 tahun, dan meningkatkan 12% kemungkinan anak untuk menyelesaikan tingkat sekolah dasar—anak-anak yang berusia 2 hingga 6 tahun pada tahun 1974 ketika sekolah-sekolah Inpres dibangun.
Selain program Inpres, Soeharto juga meluncurkan gerakan pemberantasan buta huruf untuk melawan tingginya tingkat buta huruf yang ada saat itu. Gerakan ini dimulai pada 16 Agustus 1978 dengan pembentukan kelompok belajar yang dikenal sebagai KEJAR. Kelompok ini dirancang untuk mengajarkan keterampilan dasar literasi dan numerasi kepada individu buta huruf berusia 10 hingga 45 tahun.
Namun, penting untuk diingat bahwa warisan pendidikan publik zaman Suharto dinodai oleh kecacatan yang signifikan pada tatanan demokrasi Indonesia. Bahkan, Suharto sudah menunjukkan ciri-ciri bermasalah sejak awal kepemimpinannya.
2. Pergeseran fokus
Saya menganggap fokus pendidikan saat ini dengan era Suharto, cukup berlawanan. Orde Baru berfokus pada pendidikan dasar, sementara Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi mengarahkan pendanaan ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu sekolah menengah kejuruan (SMK), dengan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi sekolah menengah kejuruan (SMK).
UU Sisdiknas memang mewajibkan pemerintah untuk mengalokasikan 20% dari total APBN untuk bidang pendidikan, atau sebesar Rp665 triliun pada 2024. Namun, anggaran ini juga diperuntukkan bagi program terkait pendidikan di kementerian/lembaga lain. Alhasil, alokasi tersebut tidak dinikmati seutuhnya oleh target utama kebijakan, yakni anak-anak usia sekolah yang masuk kategori wajib belajar.
Tentunya ada usaha-usaha pemerintahan sekarang untuk memperbaiki pendidikan. Salah satunya dengan mengubah kurikulum. Peringkat Indonesia pada PISA 2022 memang meningkat sejak pemerintah memberlakukan Kurikulum Merdeka. Namun, peningkatan ini harus diinterpretasikan secara hati-hati karena tidak sepenuhnya menggambarkan keadaan pendidikan di Indonesia. Dalam hal revitalisasi SMK, contohnya, data statistik justru menunjukkan bahwa penyumbang terbesar pengangguran berasal dari lulusan SMK
Read more: Lulusan SMK sumbang angka pengangguran tertinggi, SMKN Jateng bisa jadi teladan perangi kemiskinan
.
Ketimpangan akses membuat pendidikan menjadi eksklusif
JJ Rosseau, filsuf kelahiran Swiss pernah menulis, kesetaraan hak adalah hal terpenting dalam civil society. Tanpa prinsip ini, penemuan manusia atas civil society hanya merupakan alat bagi orang kaya untuk mempermainkan orang miskin.
Untuk menjamin kesetaraan tersebut, negara berperan penting dalam penyediaan barang publik, termasuk pendidikan publik. Seperti kebanyakan barang publik, penyediaannya tidak dapat dilepaskan pada mekanisme pasar begitu saja, karena akan rentan terhadap market failure—distribusi barang atau jasa yang tidak efisien di pasar.
Dengan jumlah sekolah swasta yang lebih banyak dari negeri di jenjang sekolah menengah, negara melepaskan begitu saja pilihan atas pendidikan pada setiap individu dalam sebuah pasar privat. Ini menyebabkan kurang optimalnya investasi atas pendidikan bagi masyarakat secara keseluruhan karena akses terhadap pendidikan yang berkualitas menjadi eksklusif—hanya yang sanggup membayar yang bisa mengakses.
Dengan kata lain, negara perlu berperan lebih banyak dalam menyikapi persoalan akses pendidikan ini dengan menjadikan pendidikan sebagai barang publik. Jangan sampai, sekolah yang seharusnya berperan sebagai social equalizer, jutru menjadi social divider. Sehingga, kekhawatiran saya atas pendapat Bourdieu yang menyebutkan bahwa sekolah merupakan institusi yang dirancang untuk mereproduksi hierarki sosial tidak akan terjadi.