Kader kesehatan berperan penting dalam menjalankan program kesehatan di masyarakat, baik untuk agenda promotif (penyuluhan) maupun preventif (pencegahan). Mereka biasanya berasal dari masyarakat setempat yang bekerja sukarela atau dipilih oleh pemerintah desa untuk mendukung program kesehatan.
Tugas utama para kader, yaitu membantu pengelolaan rutin posyandu, seperti memantau tumbuh kembang anak, status gizi balita, imunisasi, hingga pemeriksaan kesehatan ibu hamil. Para kader juga aktif mengumpulkan data kesehatan dan mendukung rujukan pasien.
Lebih dari itu, penelitian kami yang dirilis tahun 2024 menunjukkan peran kader sangat krusial dalam membantu tenaga medis dan kesehatan memberikan edukasi pencegahan penyakit serta meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat.
Sayangnya, pemerintah belum memberikan apresiasi yang layak bagi kader kesehatan. Di Jawa Tengah, misalnya, kader hanya menerima insentif kurang dari Rp100 ribu per bulan, bahkan pembayarannya dilakukan 3-4 bulan sekali. Padahal, kader kesehatan di sejumlah daerah kecil dan terpinggirkan, bisa bekerja siang dan malam demi melayani masyarakat.
Peran krusial kader kesehatan
Peran kader sangat krusial di tengah ketimpangan jumlah maupun distribusi tenaga medis dan kesehatan yang belum bisa mengimbangi pesatnya pertumbuhan penduduk Indonesia.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada 2023, rasio dokter di Tanah Air hanya mencapai 0,47 dokter untuk setiap 1.000 penduduk. Jumlah ini masih jauh dari target rasio dokter ideal yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu satu dokter per 1.000 penduduk.
Keterbatasan jumlah dokter paling banyak dialami daerah-daerah di luar Pulau Jawa, terutama daerah terpencil dan tertinggal. Beberapa provinsi yang masih mengalami kekurangan dokter, antara lain Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, dan Maluku Utara.
Bukan cuma itu, Indonesia juga kekurangan jumlah bidan. Ini bahkan masih dirasakan fasilitas kesehatan di Pulau Jawa, khususnya di Banten, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Tidak meratanya distribusi tenaga medis dan kesehatan berdampak besar terhadap kualitas pelayanan, termasuk efektivitas program dan tindakan medis yang diberikan. Kekurangan tenaga medis dan kesehatan sering menyebabkan waktu tunggu panjang maupun pemeriksaan yang terbatas pada aspek fisik, tanpa disertai sesi tanya jawab atau konseling dengan pasien.
Penelitian menunjukkan sesi konseling justru penting untuk menggali akar masalah kesehatan, menjadi sarana edukasi pencegahan, sekaligus upaya mengubah perilaku kesehatan pasien.
Karena itu, pemberdayaan kader dapat menjadi solusi dalam membantu tenaga medis dan kesehatan memberikan pelayanan yang lebih efektif dan merata. Peran krusial mereka antara lain:
1. Perbaiki perilaku kesehatan masyarakat
Kader kesehatan berperan aktif dalam mengubah persepsi keliru dan meningkatkan pengetahuan kesehatan masyarakat. Contohnya di Karanganyar, Jawa Tengah, kader kesehatan yang kami wawancarai mengungkapkan bahwa kebiasaan ibu hamil dan menyusui setempat dalam memberikan makanan tradisional kepada bayi bisa meningkatkan risiko anak mengalami stunting (kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi terus-menerus).
Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) justru menganjurkan pemberian makan secara bertahap kepada bayi. Pada enam bulan pertama, bayi cukup menerima ASI saja. Setelah usia enam bulan hingga dua tahun, anak perlu mendapatkan makanan pendamping ASI (MPASI) guna memenuhi kebutuhan energi dan nutrisi mereka.
Alih-alih disuapi makanan tradisional, MPASI harus diberikan dengan komposisi, jumlah, dan waktu yang tepat agar anak tidak mengalami kekurangan nutrisi yang berisiko mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya.
Selain itu, berdasarkan temuan kami, masih banyak pandangan kesehatan masyarakat yang tidak tepat, seperti keyakinan bahwa konsumsi protein hewani selama hamil dan menyusui dapat membuat ASI berbau amis sehingga bayi enggan menyusu. Kemudian, masih ada ibu yang membuang kolostrum karena mengira ASI pertama setelah melahirkan ini sebagai susu basi yang dapat membahayakan bayi baru lahir.
Bahkan beberapa ibu di Karanganyar, menolak anak mereka diimunisasi karena beranggapan kegiatan ini dapat memicu demam, serta antibodi tubuh bisa terbentuk secara alami tanpa perlu imunisasi.
Sederet pemahaman keliru ini sering terabaikan dalam program pencegahan stunting maupun penyakit pada anak, khususnya yang berkaitan dengan aspek sosial dan budaya masyarakat.
Padahal, sebuah penelitian di empat Puskesmas di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, mengungkapkan bahwa ibu yang dibimbing langsung dan diberikan jawaban spesifik oleh kader kesehatan selama dua bulan, lebih memahami urgensi pemberian ASI eksklusif, MPASI, dan pemantauan tumbuh kembang anak.
Sebaliknya, ibu yang hanya menerima buku panduan tanpa pendampingan langsung, cenderung memiliki pemahaman dan perilaku kesehatan lebih rendah.
Penelitian lain di Magelang, Jawa Tengah bahkan mengungkapkan bahwa kader kesehatan bisa berperan lebih jauh sebagai motivator gerakan ASI eksklusif.
2. Berikan skrining dan pengobatan gratis
Kader kesehatan Desa Bulo-Bulo di Enrekang, Sulawesi Selatan, bahkan turut aktif melakukan upaya jemput bola dengan memberikan pemeriksaan dan obat gratis kepada masyarakat yang kesulitan mengakses puskesmas pembantu (pustu) akibat kondisi jalan yang licin dan jarak yang jauh.
Bagian kedua artikel Kader kesehatan: Bantu nakes tolong masyarakat, tapi diupah sangat minim dapat diakses lewat tautan ini