● Jumbo menjadi film animasi lokal dengan penonton terbanyak di kategori film bioskop.
● Raihan ini bisa dijadikan momentum potensi besar animasi Indonesia.
● Diperlukan dukungan penuh dari pemerintah dan seluruh pihak terkait agar animasi lokal bisa mendunia.
Keberhasilan film Jumbo membawa angin segar bagi dunia perfilman Tanah Air. Film animasi karya anak bangsa ini tembus ditonton lebih dari 10 juta pemirsa nasional, sekaligus menjadikannya sebagai film Indonesia terlaris sepanjang masa.
Tak hanya puas menjadi juara lokal, tim produser bersama Visenema mengonfirmasi bahwa film ini juga akan tayang di berbagai negara di Eropa dan Asia lainnya. Pencapaian Jumbo ini tentu diharapkan menularkan semangat kepada studio dan animator lokal untuk terus berkarya dan bersaing di level global.
Efeknya lanjutannya menjanjikan. Bukan hanya dari sisi ekonomi jangka pendek, tapi juga berpeluang menciptakan lapangan kerja baru dan dalam jangka panjang akan meningkatkan nilai Produksi Domestik Bruto (PDB). Produksi film Jumbo saja misalnya, melibatkan lebih dari 400 animator lokal.
Kabar ini menjadi bukti nyata bahwa nilai tambah ekonomi tak harus melulu berasal dari berjualan komoditas fisik dan eksploitasi sumber daya alam. Ide kreatif dan pengetahuan dalam negeri pun bisa digali untuk menghasilkan cuan.
Prinsip dasar ekonomi berbasis pengetahuan (EBP) yang menyentuh industri animasi ini mesti terus dikembangkan. Terlebih, di saat negara-negara kaya sumber daya alam seperti Indonesia sedang mengalami pertumbuhan lambat dan bahkan ada yang mengalami krisis ekonomi. Fenomena ini dikenal sebagai kutukan sumber daya atau resource curse, yang membuat sebuah negara berketergantungan yang amat tinggi pada eksploitasi sumber daya alam, sehingga lupa mengembangkan sektor lain.
Kreativitas berpotensi triliunan rupiah
Kisah sukses EBP yang paling populer tentu Korea Selatan. Melansir United Nations Trade and Development, ekspor musik, film, serial televisi, tarian, dan literatur Korea Selatan telah menghasilkan lebih dari US$12,4 miliar (Rp202 triliun) pada 2021. Angka ini bahkan melebihi ekspor peralatan rumah tangga elektronik Negeri Gingseng tersebut yang “hanya” sebesar US$4,7 miliar (Rp76,5 triliun).
Kesuksesan Korea diperoleh melalui perencanaan strategis pemerintah yang dipadukan dengan kolaborasi dengan sektor swasta. Insentif keuangan seperti kemudahan kredit dan penghapusan pajak untuk sektor ekonomi kreatif, dengan kebijakan perlindungan kekayaan intelektual yang kuat, telah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan inovasi dan kreativitas masyarakat Korea.
Dukungan penuh pemerintah terhadap K-Pop pun ditularkan ke industri animasi yang beromzet Rp12,4 triliun per tahun 2023. Perlahan tapi pasti, animasi Korea Selatan berkembang mendekat Jepang dan Amerika Serikat yang kapasitas industri animasinya mencapai Rp347 triliun (US$21,3 miliar) dan Rp378 triliun (US$23,22 miliar).
Sebenarnya EBP (ekonomi kreatif) bukan hal yang baru di Indonesia. EBP secara formal masuk dalam agenda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sejak 2005.
Seiring waktu, regulasi pun diperkuat. Salah satunya melalui Peraturan Menteri Keuangan No 153 Tahun 2020 yang menawarkan diskon pajak hingga 300% untuk industri manufaktur yang melakukan riset dan menghasilkan paten atau kekayaan intelektual lain yang relevan. Di sektor ekonomi kreatif, pada 2011, Indonesia mulai mendirikan Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) yang sekarang menjadi Kementerian Ekonomi Kreatif.
Langkah strategis yang dibutuhkan Tanah Air
Apakah ekonomi berbasis pengetahuan bisa benar-benar menguntungkan? Jawabannya bisa dilihat dari data Bank Dunia soal penerimaan dari lisensi dan kekayaan intelektual. Pada 2024, Indonesia mencatat penerimaan sebesar US$188 juta—naik tiga kali lipat dari 2014 (Rp3 triliun). Meski, angka ini tentu masih jauh di bawah negara lain yang serius mengembangkan EBP.
Untuk mempercepat kemajuan, langkah strategis perlu diambil:
1. Dorong UMKM untuk sadar merek dan inovasi
Mayoritas pelaku ekonomi Indonesia saat ini adalah UMKM. Oleh karenanya, kita harus mendorong UMKM untuk lebih banyak menghasilkan pengetahuan, yang kemudian dilanjut dengan pencatatan kekayaan intelektual.
UMKM bisa mulai dilatih untuk sadar terhadap logo, citra (brand) dan merek (trandmark). Mereka harus didorong menciptakan citra produk yang kreatif dan unik, meskipun komoditas utamanya sudah umum. Tak perlu muluk-muluk, misalnya menjual keripik singkong kekinian dengan bungkus yang disukai Gen-Z.
2. Libatkan pemerintah daerah dan lembaga riset
Pemerintah daerah harus terlibat sebagai pendamping pencatatan kekayaan intelektual, sebagai otoritas terdekat UMKM.
Sebuah studi dari Utrecht University menunjukkan bahwa pencatatan kekayaan intelektual merek (trademarks) dapat menjadi indikator efektif terkait pengukuran kapasitas inovatif, khususnya pada perusahaan kecil. Sebab dalam pencatatan merek biasanya diikuti dengan adanya produk/proses baru yang cenderung inovatif.
Kolaborasi antara UMKM dan lembaga riset seperti universitas, BRIN, atau sektor swasta juga perlu diperkuat. Semakin banyak pihak yang terlibat, tentu akan semakin banyak aliran pengetahuan yang berputar (knowledge spillover). Bahkan sering kali, pengetahuan baru tidak hanya datang dari kaum intelektual, tetapi juga dari praktisi seperti halnya para wirausaha (entrepreneurs).
3. Bergabung dalam jaringan nilai global
Di era globalisasi ini, kita juga perlu memanfaatkan peluang klaster hub-and-spoke, yaitu bergabung dalam rantai nilai global yang secara geografis dekat dengan negara kita dan telah lebih maju dalam perdagangan kekayaan intelektual.
Banyak perusahaan animasi lokal yang bisa berkontribusi dalam kolaborasi pembuatan film-film animasi Malaysia yang sudah lebih dulu terkenal seperti Upin Ipin dan Ejen Ali dengan sistem perlindungan kekayaan intelektual yang pantas dan memadai. Tidak lupa juga ada studio Ubud yang terlibat dalam proyek anime bintang lima seperti One Piece.
Ini saatnya kita mengambil peluang dan berinvestasi besar pada ekonomi berbasis kekayaan intelektual, sehingga kita bisa menyusul ketertinggalan kita. Kabar baiknya, EBP tidak melulu harus dilakukan oleh pendidikan tinggi. Sebuah SMK di Kudus, Jawa Tengah sudah membuktikan bahwa para siswa-siswinya berhasil membuat film animasi apik yang mampu berdaya saing secara global. Diharapkan di masa depan benih-benih animator dan EBG nasional bisa meneruskan suksesi Jumbo.