Keputusan Indonesia menandatangani perjanjian dengan AS perihal transfer data membuka pintu pelanggaran hak privasi warga. DPR harus menolak ratifikasinya.
Indonesian Institute for Independent Judiciary (LEIP)
Links
Articles
Menurut pemerintah, KUHP baru dapat mengurangi kondisi lapas yang kelebihan kapasitas. Namun, perumusan norma mengenai pidana denda justru berpotensi sebaliknya.
Pemerintahan Presiden Jokowi mencatatkan rentetan kasus kebocoran data dan peretasan. Meski UU PDP telah berlaku, Presiden terpilih Prabowo perlu mempercepat pembentukan Lembaga PDP.
Sebagian penegak hukum Indonesia tidak sadar adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Namun sebagian lainnya sengaja abai.
Some Indonesian law enforcers are simply not aware of Constitutional Court decisions. But some are blatantly ignoring them.
