Pemilihan Adies Kadir sebagai Hakim MK oleh DPR sangat minim transparansi dan sarat kepentingan politik. Independensi MK kini dipertaruhkan.
Indonesia Jentera School of Law
Links
Articles
Oligarki memperburuk demokrasi Indonesia dengan menjadikan pemerintahan sebagai ‘industri’.
Demokrasi di Indonesia tidak semerta-merta membaik setelah Orde Baru karena adanya ‘negara bayangan’.
Pembangkangan sipil tak melanggar konstitusi, karena menjadi cara rakyat untuk melawan pembuat kebijakan yang terang-terangan menjadi pembangkang konstitusi.
Para elit politik terlihat semakin kompak dalam melemahkan demokrasi.
Pernyataan belaka tanpa langkah konkrit akan terus melanggengkan impunitas.
Langkah pemerintah menerbitkan Perppu ini adalah inkonstitusional dan menunjukkan kuatnya karakteristik otoritarianisme.
Indonesia’s new Criminal Code carries problematic articles that threaten democracy and freedom of speech, and have the potential to disrupt the private spaces of the citizens.
KUHP mengandung pasal-pasal bermasalah yang mengancam demokrasi dan kebebasan berpendapat, serta berpotensi merusak ruang privat warga negara.
Pemerintah harus memperhatikan hak-hak asasi tenaga kesehatan
Kami ngobrol dengan Usman Hamid, pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, tentang penyalahgunaan UU ITE dan bagaimana warga negara bisa mendorong revisi hukumnya.
RUU Omnibus Law seharusnya ditunda di tengah pandemi karena tidak etis dan pemerintah seharusnya menyelesaikan masalah yang lebih fundamental.
Selain menetapkan kedaruratan kesehatan dan memerintahkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), Jokowi juga membuka ruang diterapkannya status ‘darurat sipil’ jika situasi pandemi semakin parah.
Film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (NKTCHI) bisa menjadi gerbang masuk yang baik untuk membahas masalah-masalah mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yang terlupakan di Indonesia.
HAM di 2019 terlihat suram, namun ada beberapa perkembangan baik dan menjadi harapan ke depannya.
The increasing number of cases involving the abuse of the Information Law has contributed to the decline of freedom indices from Susilo Bambang Yudhoyono’s to Joko Widodo’s time.
Meningkatnya jumlah kasus yang muncul dari penyalahgunaan UU ITE menyebabkan turunnya indeks kebebasan Indonesia dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Joko Widodo.
Pemerintah seharusnya berhenti mengirimkan pengguna narkotika ke penjara dan fokus dalam upaya pemulihan gangguan ketergantungan penggunaan narkotika.
Untuk mendorong penguatan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan, pemerintah dan DPR perlu memperkuat Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Komnas Perempuan)
Mantan narapidana harus diberikan kesempatan yang adil untuk menebus kesalahan mereka sesudah menjalani hukuman.
