Tahun 2026 belum genap berjalan dua bulan, lini masa media sosial sudah disesaki berbagai keriuhan. Mulai dari perdebatan sengit tentang investasi kripto yang anjlok, hingga silang pendapat mengenai program…
Pemerintah tengah melakukan sabotase akuntabilitas terhadap kerja pers. Ketika publik menuntut penjelasan, ruang untuk bertanya melalui media justru dipersempit.
Banyak pejabat yes-man di pemerintahan Prabowo, membuat Presiden tak menerima info secara utuh. Akibatnya, kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan realitas.
Revisi UU Sisdiknas perlu menengok ulang kebijakan wajib belajar 13 tahun, alokasi anggaran 20%, dan perlindungan di lingkungan belajar. Mengapa?
Negara sebaiknya dipimpin oleh mereka yang bermental sipil cendekia, bukan militer.
Jika ingin meningkatkan kualitas SDM, pemerintah seharusnya mengalokasikan anggaran lebih banyak untuk riset dan peningkatan kualitas pendidikan.
Paradoks populisme: Elite menawarkan program pro-rakyat namun akhirnya mengonsolidasikan elite demi kekuasaan.
Label ‘londo ireng’ oleh Prabowo terhadap media adalah salah satu bentuk ancaman sekaligus represi yang dilakukan penguasa secara terang-terangan dan sistemik.
Kecakapan mengatur belanja rumah tangga bukanlah tanggung jawab istri semata.
Variabel-variabel seperti kondisi geopolitik, perkembangan teknologi, faktor lingkungan, ancaman perang dan wabah penyakit sudah tak bisa lagi disepelekan.
