Latest Episodes
Revisi UU TNI: Modernisasi atau langkah mundur demokrasi?
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali menjadi perbincangan hangat. Pemerintah mengusulkan perubahan regulasi ini dengan alasan menyesuaikan peran TNI terhadap tantangan keamanan yang semakin kompleks, seperti kejahatan transnasional, serangan siber, dan ancaman terorisme. Namun, di balik niat untuk memperkuat pertahanan negara, revisi ini…
THR untuk pengemudi ojek online: kebijakan reaktif yang berulang
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengimbau perusahaan transportasi daring untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pengemudi ojek online dan kurir memantik perbincangan. Pernyataan ini menarik perhatian publik, terutama mereka yang bergantung pada sektor ekonomi digital untuk mencari nafkah. Imbauan ini muncul setelah gelombang pengemudi ojek online yang turun ke jalan di Jakarta pada 17…
Hari Perempuan Internasional: Mengejar mimpi di tengah banyaknya hambatan
Setiap tahun, tanggal 8 Maret dijadikan sebagai momen global untuk merayakan Hari Perempuan Internasional, sebuah refleksi atas perjalanan panjang menuntut keadilan gender. Lebih dari seratus tahun diperingati, hari ini tidak hanya menjadi simbol apresiasi atas peran perempuan dalam berbagai sektor, tetapi juga pengingat akan hambatan struktural yang masih menghalangi kesetaraan. Awal mula peringatan…
Dari Teater Payung Hitam hingga Sukatani: Pembungkaman yang mengancam kebebasan berekspresi
Beberapa dekade terakhir, kebebasan berekspresi dalam seni di Indonesia terus menghadapi tantangan serius, terutama ketika karya-karya tersebut mengangkat isu sosial dan politik. Bentuk sensor dan pembatasan sering kali menyasar ekspresi yang bersifat kritis. Ini kembali terlihat dalam kasus yang menimpa band punk Sukatani dari Purbalingga, Jawa Tengah. Di awal 2025, Sukatani menjadi perbincangan setelah…
Efisiensi anggaran pemerintah Indonesia: Menyelamatkan Fiskal atau Membebani Rakyat?
Presiden Prabowo Subianto memulai kebijakan pemangkasan anggaran besar-besaran melalui penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Pemotongan ini menyasar anggaran belanja di berbagai kementerian/lembaga (K/L) serta transfer ke daerah. Secara total, pemerintah mengurangi alokasi belanja hingga Rp306,69 triliun—langkah yang dinilai Prabowo krusial untuk meningkatkan efektivitas penggunaan…
Wacana pembatasan usia anak untuk akses media sosial: Butuh persiapan dan regulasi matang
Isu perlindungan anak di ruang digital kembali mengemuka beberapa waktu terakhir. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, berencana menerapkan regulasi terkait pembatasan usia anak dalam mengakses media sosial dengan tujuan melindungi anak-anak dari ancaman siber yang semakin marak di dunia digital. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi…
Wacana izin kelola tambang untuk universitas: Kebebasan akademis terancam
Kebijakan distribusi perizinan pengelolaan tambang terus mengalami ekspansi, mencerminkan dinamika baru dalam tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Setelah pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo organisasi keagamaan mendapatkan hak pengelolaan tambang, kini wacana serupa kembali mengemuka di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kali ini, perguruan tinggi digadang-gadang sebagai pihak…
Ekonomi Indonesia loyo: daya beli turun, tapi konsumsi mewah justru naik?
Ekonomi Indonesia saat ini sedang mengalami tantangan besar yang berdampak langsung pada masyarakat. Harga barang kebutuhan pokok seperti makanan, energi, dan transportasi terus naik akibat inflasi tinggi, ketidakpastian pasar global, dan melemahnya nilai tukar Rupiah. Hal ini membuat banyak orang harus lebih berhemat dan bersiap mengorbankan tabungan mereka untuk menutup pengeluaran wajib mereka sehari-hari…
Tunjangan kinerja dosen ASN: Jalan panjang menuju kesejahteraan tenaga pendidik perguruan tinggi
Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) tengah menjadi sorotan publik menyusul beredarnya kabar bahwa banyak dosen ASN yang hingga saat ini belum menerima hak mereka. Masalah ini mencuat di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), sehingga menciptakan kegelisahan di kalangan para dosen terdampak. Ketidakadilan dalam distribusi Tukin…
Indonesia bergabung dengan BRICS: peluang besar dan babak baru dalam hubungan bilateral
BRICS, forum kerja sama ekonomi yang awalnya digagas oleh Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, terus memperkuat pengaruhnya sebagai aliansi negara-negara Global South. Dipimpin oleh kekuatan ekonomi utama seperti Rusia dan Cina, BRICS menantang dominasi Barat, terutama Amerika Serikat (AS), dengan mendorong dedolarisasi serta reformasi sistem moneter dan keuangan global. Forum ini juga mengadvokasi…
Benarkah RUU Perlindungan Guru diperlukan untuk melindungi guru?
Profesi guru sering dianggap sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, sebuah gelar yang menunjukkan penghargaan atas peran penting mereka dalam membangun generasi penerus. Di balik penghormatan ini, tersimpan tanggung jawab besar: mendidik, membentuk karakter, dan menanamkan nilai-nilai moral di tengah berbagai tantangan yang terus berkembang. Namun, realitas profesi ini tidak selalu seindah julukannya…
20 tahun peringatan tsunami Aceh: Bagaimana agama dan kearifan lokal berperan dalam masa pemulihan pascabencana?
Pagi di 26 Desember 2004, dunia dikejutkan oleh salah satu bencana alam terbesar dalam sejarah modern: tsunami Aceh. Gempa bumi dahsyat berkekuatan 9,1-9,3 skala Richter ini mengguncang dasar Samudra Hindia, tepatnya sekitar 150 kilometer dari pesisir barat Aceh. Guncangan itu terasa hingga ke berbagai wilayah di Asia Tenggara, bahkan mencapai negara-negara di sekitar Samudra Hindia. Namun, gempa tersebut…
UMP naik 6,5%: Benarkah bisa mendorong daya beli masyarakat?
Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan kenaikan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025. Keputusan ini diambil setelah rapat terbatas bersama seluruh pemangku kepentingan dan pihak terkait, termasuk kementerian, perwakilan pekerja, dan pengusaha, pada 29 November 2024. Kenaikan ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam menjawab kebutuhan pekerja di tengah tantangan…
Hari belanja online nasional: mendorong pertumbuhan ekonomi / menjebak masyarakat ke perilaku konsumtif?
Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) merupakan tradisi tahunan yang diinisiasi oleh industri e-commerce melalui Asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA) sejak tahun 2012 silam. Tanggal cantik 12 Desember dipilih menjadi puncak momen pesta belanja online nasional dengan banjir promo dan penawaran menarik dari berbagai platform belanja daring. Pada awalnya, hanya para market place saja yang memeriahkan…
Polisi tembak siswa SMK: Bagaimana cara mengurangi penyalahgunaan senjata oleh oknum penegak hukum?
Seorang siswa SMKN 4 Semarang, Jawa Tengah, tewas akibat luka tembak yang diduga dilakukan oleh seorang polisi anggota Polres Semarang pada Senin, 25 November 2024 yang lalu. Meskipun upaya penyelamatan segera dilakukan dengan melarikan korban ke RSUP dr. Kariadi, luka tembak di bagian pinggul yang dialami korban nyatanya terlalu parah untuk diselamatkan. Peristiwa ini menjadi pusat perhatian publik…
Kenaikan PPN 12 persen: apa dampaknya untuk perekonomian Indonesia?
Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% hampir pasti bakal berlaku pada tahun 2025 mendatang. Kenaikkan ini merupakan mandat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). PPN adalah instrumen fiskal yang mentarifi pembelian barang dan jasa hasil industri kepada masyarakat. Selain sudah jadi mandat undang-undang, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati…
Penerima beasiswa LPDP boleh tidak pulang: Apa yang perlu pemerintah perhatikan?
Perbincangan mengenai penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang tidak diwajibkan kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi mereka kembali menghangat sejak awal bulan November kemarin. Kebijakan ini ternyata memicu kebingungan di kalangan masyarakat. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro, memberikan penjelasan mengenai alasan di balik…
Donald Trump kembali jadi Presiden Amerika Serikat: apa dampaknya bagi Indonesia?
Kemenangan Donald Trump pada Pemilihan Presiden Amerika Serikat (Pilpres AS) 2024 membawanya kembali menduduki kursi kekuasaan di Gedung Putih pasca-kekalahannya sebagai petahana pada Pilpres AS 2019. Setelah persaingan yang ketat dan penuh dinamika, Trump berhasil mengalahkan Kamala Harris dari Partai Demokrat, yang menjadi pesaing utamanya dalam pemilu kali ini. Menurut hasil penghitungan suara…
Benarkah media sosial memengaruhi keputusan seseorang untuk 'childfree'?
Semakin banyak pasangan di Indonesia yang secara sadar memilih untuk tidak memiliki anak. Keputusan ini didorong oleh berbagai pertimbangan, seperti karier, gaya hidup mandiri, dan kekhawatiran terhadap masa depan. Fenomena childfree di Indonesia mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan kajian dari Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik Badan Pusat Statistik (BPS), persentase…
Organisasi masyarakat sipil, teknologi, dan demokrasi: menavigasi era digital untuk memperkuat suara rakyat
Episode podcast ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Indonesia Civil Society Forum (ICSF) 2024. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang menjunjung tinggi kebebasan dan partisipasi masyarakat terus berevolusi seiring dengan perkembangan zaman. Era digital, dengan segala kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi, telah menghadirkan tantangan dan peluang baru bagi praktik demokrasi. Di…
Pengguna 'paylater' meningkat: pentingnya regulasi dan 'responsible lending'
Layanan pembayaran paylater atau Buy Now Pay Later (BNPL) semakin diminati oleh kalangan anak muda, terutama karena kemudahan teknologi yang memungkinkan mereka untuk membeli barang dengan menunda pembayaran. Namun, kenyamanan ini juga membawa risiko karena, tanpa disadari, banyak anak muda yang akhirnya menumpuk utang dan berpotensi terjerat dalam kemiskinan. Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif…
Aksi cuti bersama hakim seluruh Indonesia: pentingnya meninjau kembali kesejahteraan hakim
Indonesia sempat dikejutkan oleh Gerakan Cuti Bersama Hakim se-Indonesia yang berlangsung pada 7-11 Oktober 2024. Gerakan ini mencerminkan komitmen para hakim untuk memperjuangkan kesejahteraan, independensi, dan martabat lembaga peradilan di Indonesia. Selama bertahun-tahun, kesejahteraan hakim belum menjadi fokus perhatian pemerintah, padahal mereka adalah pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan…
Deflasi 5 bulan beruntun: hantaman besar bagi ekonomi Indonesia?
Perekonomian Indonesia sedang mengalami tren baru: lima bulan berturut-turut mengalami deflasi. Deflasi terjadi ketika harga barang dan jasa secara keseluruhan turun selama periode tertentu. Menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia kembali mengalami deflasi pada September 2024. BPS mencatat deflasi sebesar 0,12% bulan tersebut, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) turun dari 106,06…
Wacana penambahan kementerian kabinet Prabowo-Gibran: sekadar bagi-bagi kursi?
Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mencapai kesepakatan untuk memfinalisasi pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait perubahan atas Undang-Undang No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Revisi ini secara substansial menargetkan dua ketentuan utama, salah satunya adalah modifikasi Pasal 15 yang berimplikasi pada penghapusan ketentuan mengenai jumlah kementerian yang…
'Suicide prevention month': mengapa bunuh diri kerap dianggap sebagai solusi?
Berita tentang bunuh diri semakin sering muncul belakangan ini, seolah-olah tindakan ini dianggap sebagai jalan keluar dari berbagai masalah hidup. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), setiap tahun ada sekitar 800 ribu orang di seluruh dunia yang meninggal karena bunuh diri, dan mayoritasnya adalah anak muda. Di Indonesia, data dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menunjukkan bahwa terdapat…